"Sekarang kami pertimbangkan, mudah-mudahan bisa memperkuat KPK di daerah supaya mudah diakses," kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas, dalam forum diskusi bertema "Anticorruption Global Networking" bersama media asing dengan KPK di ANTARA, Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat dapat mengakses website KPK melalui internet untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai korupsi. Namun, lanjutnya, belum semua masyarakat di tanah dapat mengakses internet.
"Bahkan masih banyak yang `gaptek` (gagap teknologi)," tegas Busyro.
Sebelumnya ia pernah mengatakan akan menargetkan pendirian perwakilan KPK di daerah yang memiliki Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini, baru ada tiga kota yang sudah memiliki pengadilan khusus untuk para koruptor tersebut, yakni Surabaya, Bandung, dan Semarang.
Meskipun diamanatkan Undang-Undang (UU) Tipikor bahwa setiap provinsi memiliki Pengadilan Khusus Tipikor, namun menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pembangunan perwakilan KPK di 33 provinsi belum direncakan oleh lembaga ini.
Masih berkaitan dengan korupsi, saat dikonfirmasi terkait persiapan untuk mendukung operasional Pengadilan Khusus Tipikor di daerah-daerah, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan kementerian yang ia pimpin hanya akan tugas mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Tipikor dan menyediakan lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) khusus Tipikor.
Namun meski Mahkamah Agung (MA) telah meresmikan tiga pengadilan khusus untuk koruptor, Patrialis merasa belum perlu membangun lapas atau rutan baru khusus untuk Tipikor.
"Kita sudah punya Rutan Tipikor di Cipinang, rasanya masih banyak tempat tersisa, jangan khawatir belum perlu membangun lagi meskipun sudah ada Pengadilan Khusus Tipikor di daerah-daerah sekarang," ujarnya.(*)
(T.V002/ANT)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
