Selama tiga hari berturut-turut sejak Selasa pekan ini peserta ACSC/APF 2011 berkumpul di Hotel Ciputra, Jakarta, untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman tentang berbagai masalah aktual di kawasan ASEAN, yang dikemas dalam bentuk lokakarya.
Topik-topik yang dibahas adalah soal sumber daya alam, hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, perubahan iklim, hak-hak anak dan remaja, kebebasan sipil, demokratisasi, dan hak-hak buruh, serta topik aktual lainnya.
Di lokakarya itu, semua peserta menumpahkan pengalamannya sesuai topik yang diangkat.
Di salah satu ruangan, ketika lokakarya membahas kebebasan sipil, di depan ratusan peserta, Erna Ratnaningsih dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menjadi salah satu pembicara di lokakarya, menjelaskan perkembangan dan masalah yang dihadapi di Indonesia soal kebebasan sipil.
Di situ, Erna menggarisbawahi belum terjaminnya kebebasan sipil di Indonesia. Ia menunjuk kasus nenek Minah yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena mencuri sejumlah buah kakao, sebagai gambaran persoalan penegakan hukum di Indonesia.
Peserta dari Thailand dan Myanmar juga ikut berbagi pengalaman tentang masalah kebebasan sipil di negara mereka. Sementara di ruangan lain, ratusan peserta mendiskusikan buruh migran.
Dalam soal buruh migran ini, Wahyu Susilo dari Migrant Care, menjelaskan bahwa ASEAN belum menuntaskan soal ini. Lalu, masyarakat sipil sepakat bahwa buruh migran bukan komoditas dan berhak mendapatkan perlindungan yang layak.
Ketua Panitia Pengarah ACSC/APF 2011 Indah Suksmaningsih mengatakan ACSC/APF ini memilik tujuan-tujuan besar yaitu mengamankan dan memperkuat kemitraan dengan ASEAN, menyampaikan tuntutan gerakan rakyat dan perjuangan masyarakat sipil di kawasan kepada pemimpin ASEAN, saling meningkatkan saling pengertian dan membangun solidaritas, kesatuan, dan kerja sama antarbangsa-bangsa Asia Tenggara.
"Apa yang terjadi di dalam dunia nyata, akibat dari kebijakan dari pemerintah itu, kita (masyarakat sipil) yang tahu," kata Indah.
Menurut dia, masyarakat sipil seharusnya dilibatkan dalam perumusan kebijakan ASEAN, karena kebijakan apa pun yang akan diambil bakal berdampak terhadap kehidupan rakyat kawasan.
Ia juga mengatakan citra ASEAN yang cenderung elitis, yang hanya melibatkan para pemimpin negara-negara di ASEAN harus diubah menjadi lebih berpusat kepada rakyat.
"Kepribadian ASEAN sangat elitis dan peran masyarakat sipil saat ini adalah bagaimana dapat mengubah sedikit persepsi tersebut sehingga organisasi kawasan itu lebih berorientasi masyarakat," kata Indah.
Rekomendasi
Setelah tiga hari berkonferensi, ACSC/APF 2011 mengeluarkan 143 rekomendasi kepada pemimpin ASEAN sesuai dengan tema lokakarya.
Di antara rekomendasi itu adalah perlindungan hak asasi manusia, kesehatan, dan melakukan perundingan ulang terhadap perjanjian yang terbukti merugikan kepentingan pembangunan daerah dan nasional.
Masyarakat sipil juga menyerukan para pemimpin ASEAN untuk menegaskan standar perburuhan yang telah ditetapkan International Labour Organization (ILO) dan Deklarasi Doha untuk kesehatan publik dalam pembicaraan perjanjian perdagangan bebas.
Negara-negara ASEAN juga diminta mengembangkan perlindungan sosial untuk meredam dampak krisis harga pangan.
Di bidang perburuhan, masyarakat sipil mendesak ASEAN menghilangkan sistem buruh kontrak dan "outsourcing" serta menghentikan diskriminasi dengan memberi status kerja tetap kepada semua pekerja dan mengadopsi sistem kesejahteraan negara untuk memastikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat di daerah.
Selain itu, anggota ASEAN harus mengakui pembantu rumah tangga sebagai pekerjaan dan memberikan hak-hak penuh buruh pekerja rumah tangga dan perlindungan hukum. Semua anggota ASEAN harus mendukung Konvensi ILO tentang Pekerja Rumah Tangga.
Untuk kasus buruh migran, masyarakat sipil mendesak semua negara anggota ASEAN untuk bekerja sama merumuskan satu instrumen yang mengikat secara hukum yang melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran dan keluarganya.
Negara-negara ASEAN juga diminta memberikan perlindungan sosial yang mencakup ketentuan-ketentuan erawatan kesehatan dan asuransi kesehatan, dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi semua buruh migran dan keluarganya.
Poin-poin rekomendasi dari masyarakat sipil tersebut hanyalah sebagian kecil dari rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemimpin ASEAN.
Rekomendasi dari masyarakat sipil akan disampaikan kepada pemimpin ASEAN, Sabtu ini saat KTT berlangsung.
Indah Suksmaningsih berharap rekomendasi-rekomendasi ini membangun saling pengertian antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan masyarakat sipil yang mewakili suara seluruh rakyat. "Kita memiliki cita-cita untuk membangun komunikasi dengan pemerintah, saling menghormati, dan pemerintah mau mendengar," katanya.
Manfaatkan Kesempatan
Saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan ACSC/APF 2011, Wakil Presiden Boediono mengharapkan ACSC/APF 2011 memanfaatkan dialog dengan para pemimpin negara-negara ASEAN sebaik-baiknya.
Boediono juga mengharapkan dialog ACSC dan pemerintah-pemerintah ASEAN mengarah kepada saling pengertian, tindakan konkret, dan kerja sama yang menguntungkan masyarakat.
"Ini merupakan upaya untuk membentuk mekanisme dialog sehingga suara masyarakat sipil dapat didengar langsung oleh para pemimpin ASEAN," katanya.
Boediono percaya bahwa ACSC/APF memiliki kemampuan maksimal untuk membahas dan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Wapres menjamin sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan berusaha meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ASEAN.
Dia mengatakan citra bahwa ASEAN hanya untuk kalangan elit dan organisasi antarpemerintah, harus diubah. Piagam ASEAN telah jelas mengarahkan ASEAN untuk membangun hubungan yang berarti dengan rakyat, katanya.
"Untuk memperbaiki citra selama kepemimpinan di ASEAN, Indonesia akan berusaha untuk meningkatkan keterlibatan yang luas dan partisipasi masyarakat melalui berbagai program yang berpusat di rakyat," katanya.
Boediono menilai adalah sangat penting bagi masyarakat, memelihara rasa memiliki demi mewujudkan Komunitas ASEAN 2015.
"Saya bisa melihat lebih banyak interaksi dan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saya bisa melihat masyarakat sipil berkonsultasi dalam proses pembuatan kebijakan ASEAN," katanya.
Boediono menyatakan bahwa dia mendorong kontribusi berbagai kalangan untuk komunitas itu.
"Saya mendorong semua orang yang bersangkutan untuk berkontribusi pada pengembangan mekanisme yang akan memberi keleluasaan penuh bagi masyarakat sipil dalam membangun kerja sama dengan pemerintah dan menyampaikan kebutuhan masyarakat," demikian Boediono.
H017/A011
Oleh Heppy Ratna
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2011
