Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras melalui Perum Bulog sebanyak 110.000 ton, guna menjaga stok beras nasional dan menyerahkan waktu pelaksanaannya kepada BUMN itu.
"Sudah diputuskan jumlahnya 110.000 ton beras. Kapan waktunya terserah Bulog," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono, sebelum mengikuti Rakor Kesra, di Jakarta, Jumat.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Anton Apriantono mengatakan surat keputusan impor beras oleh Bulog sudah ditandatangani pada Jumat ini (6/1) oleh Menteri Perdagangan.
Sebelumnya Menteri perdagangan, Mari Elka Pengestu mengatakan impor beras oleh Bulog hanya boleh dilakukan pada Januari, mengingat setelah bulan itu maka panen telah dimulai.
Keputusan impor beras oleh Bulog diambil pemerintah mengingat stok beras pada akhir Januari diperkirakan hanya sekitar 868.000 ton. Sementara stok beras pemerintah minimal harus satu juta ton.
Kekurangan untuk memenuhi stok diupayakan ditutup dari produksi beras dalam negeri, namun jumlah yang diperkirakan hingga 4 Januari 2006 hanya 31.567 ton beras.
Mari juga mengemukakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin impor beras yang diberikan, Mari meminta Bulog harus melakukan "preshipment inspection", bukan hanya pada jumlah, namun juga pada jenis beras impornya.
Mari juga masih menunggu masukan dari Bulog mengenai pelabuhan mana saja yang menjadi pintu masuk beras yang akan diimpor.
Untuk permintaan operasi pasar beras, Mari mengaku sudah menerima satu permintaan yang memenuhi syarat, yaitu dari Papua. Sedangkan daerah lain, harga berasnya belum melebihi 25 persen dari rata-rata harga beras selama 90 hari terakhir. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
