Kepada pers di Jakarta, Jumat, aktivis Relawan SBY Faisal Riza Yoenoes, mengatakan komitmen memberantas korupsi tersebut merupakan salah satu modal bagi terpilihnya SBY-Boediono saat pilpres yang lalu sehingga rakyat menagih janji itu.
Selain Relawan SBY, ormas lainnya yang tergabung dalam Forum Bersama Relawan Pendukung SBY-Boediono dan turut memperjuangkan pasangan itu di pilpres yang lalu diantaranya adalah Aliansi Nasionalis Religius (ANR) dan Gerakan Anti Korupsi (GAK) SBY.
Terkait isu skandal korupsi dan suap pembangunan wisma atlet yang disinyalir melibatkan pengurus Partai Demokrat (PD), kata Faisal, para relawan menghendaki agar KPK menindak lanjuti instruksi SBY yang telah mempersilahkan dilakukannya pengusutan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus di PD.
"Presiden sudah mempersilahkan agar dugaan korupsi tersebut diusut dan karenanya KPK tidak perlu sungkan-sungkan menindak lanjutinya. Hal ini penting agar semua menjadi jelas dan PD pun tidak dijadikan komoditas politik oleh partai-partai lainnya," ujarnya.
Terkait dengan upaya pengusutan itu, menurut Ketua GAK SBY, Semmy Matulessy, menyarankan agar MN yang juga Bendahara Umum PD seyogyanya dinonaktifkan hingga status hukumnya jelas agar semua proses penyelidikan di KPK tidak terhambat secara psikologis.
"Ikhtiar ini harus dilakukan demi menjaga kredibilitas Presiden SBY sendiri. Sebab bagaimana mungkin Presiden SBY melakukan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia apabila lingkaran terdekatnya terindikasi perkara suap dan korupsi," ujarnya.
Namun apabila nanti yang bersangkutan ternyata tidak bersalah dan semua tudingan yang mengarah pada MN tidak terbukti, Matulessy menambahkan, harus dilakukan upaya rehabilitasi dan pengembalian semua posisi politik yang bersangkutan.
Lebih lanjut para relawan pendukung SBY-Boediono itu juga mendesak Presiden Yudhoyono agar bertindak tegas dengan mengganti aparat-aparat penegak hukum yang terindikasi bermain-main dalam upaya penegakan supremasi hukum di negara ini.
Bagaimanapun apa yang telah dilakukan para oknum penegak hukum dengan memainkan hukum di negeri ini telah berdampak pada rusaknya kredibilitas Presiden Yudhoyono dalam upayanya memberantas praktek korupsi.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2011
