London (ANTARA News) - PBB pekan ini harus membuka jalan bagi dicapainya perjanjian untuk mengawasi penjualan senjata ringan yang menyebabkan tewasnya satu juta orang sejak negara-negara anggota membicarakan masalah itu tahun 2001, kata para pekampanye.
Delegasi-delegasi dari negara anggota PBB melakukan pertemuan persiapan di New York, Senin, menjelang konferensi mengenai senjata ringan Juni mendatang.
"Pada 2006, dunia harus memilih. Apakah akan terus mengabaikan korban manusia yang besar akibat penyebaran senjata atau mengawasi perdagangan senjata," kata Barbara Stocking, direktur Oxfom, seperti dikutip Reuters, dalam sebuah pernyataan.
Oxfam Internasional, Amnesti Internasional dan Jaringan Aksi Internasional mengenai Senjata Ringan, yang melakukan kampanye pengawasan senjata, mendesak delegasi-delegasi PBB agar mempersiapkan landasan bagi prinsip-prinsip global mengenai penjualan senjata yang dapat menjadi perjanjian internasional.
PBB akan melakukan pembahasan menyangkut pengawasan senjata ringan dan menurut rencana akan diselenggarakan 26 Juni.
Penjualan senjata ringan menyebabkan ratusan ribu orang tewas atau diamputasi, kata Kampanye Pengawasan Senjata, dalam laporan yang disiarkannya mengenai dampak perdagangan senjata di Haiti, Republik Demokratik Kongo dan Sierra Leone.
Pekampanye beralasan perjanjian-perjanjian internasional yang mengawasi transfer tulang dinosaurus dan perangko kuno sudah ada, tetapi tidak ada perjanjian luas mengenai senjata.
Penjualan senjata merusak usaha pemeliharaan perdamaian di Siera Leone, Haiti, kerusuhan bersenjata di ibukota Port Au Prince menambah ketidakpastian penyelenggaraan pemilu yang damai dan dapat dipercaya dalam bulan-bulan mendatang, kata kelompok itu.
"Haiti, Republik Demokratik Kongo dan Sierra Leone memproduksi senjata sedikit sekali, mereka dibanjiri dengan senjata yang digunakan untuk membunuh, membuat orang cacat, menelantarkan dan membuat miskin ratusan ribu orang," kata Denise Seatle, Direktur Senior Kampanye Amnesti Internasional.
Uni Eropa pada Oktober lalu mendukung gagasan pembuatan perjanjian internasional mengenai penjualan senjata ringan. Blok itu sepakat bahwa PBB adalah satu-satunya forum yang dapat mengawasi tindaan itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
