“Kita harus mewaspadai tantangan yang bisa muncul dari paradoks digital. Terutama, di beberapa bagian dunia di mana kesenjangan digital masih ada. Tanpa pendekatan holistik dan upaya yang disengaja, inovasi digital yang hebat bisa lebih buruk daripada kesenjangan dan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat,” ujar Mira dalam rilis pers, Jumat.
Hal itu disampaikan Mira dalam acara Sixth World Telecommunication ICT Policy Forum yang berlangsung virtual dari Jakarta, Kamis (16/12).
Mira mengatakan teknologi yang muncul saat ini telah memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menghasilkan nilai ekonomi. Namun, dia menekankan bahwa disrupsi teknologi juga menciptakan "pemenang" dan "pecundang".
Baca juga: Kominfo ajak perempuan kembangkan inovasi digital
Menyadari tantangan itu, kata dia, pemerintah percaya bahwa transformasi digital harus inklusif dan memberdayakan untuk lebih mewujudkan agenda 2030 yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa meninggalkan siapa pun.
“Karena masalah terkait dengan kurangnya akses ke konektivitas, layanan internet yang terjangkau atau keterampilan digital dituangkan dalam laporan Sekretaris Jenderal ITU (International Telecommunication Union),” kata Mira.
Dia mengatakan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan untuk menumbuh-kembangkan inovasi digital. Salah satunya dengan memfasilitasi penataan spektrum frekuensi radio dan berbagi infrastruktur telekomunikasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
“Seperti farming dan refarming spektrum frekuensi untuk mendukung penyebaran jaringan telekomunikasi 5G, kebijakan teknologi netral akan memungkinkan penyedia telekomunikasi memanfaatkan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi 3G, 4G atau 5G, mematikan siaran analog dari sistem televisi terestrial pada November 2022,” kata dia.
Sementara untuk pembiayaan, Pemerintah menyadari peran aktif dan kolaboratif semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kementerian menerapkan pendekatan blended financing melalui Universal Service Obligation (USO).
Baca juga: Konektivitas digital diyakini permudah akses dan inovasi
"Dalam kaitan ini, Indonesia menerapkan pendekatan blended financing melalui USO, serta kemitraan publik-swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masif dan akselerasi, termasuk di daerah-daerah terpencil,” ucap dia.
Pada gelaran Sixth World Telecommunication/ICT Policy Forum (WTPF-21) yang berlangsung secara virtual itu turut dibahas peran teknologi dan tren digital baru dan sedang berkembang saat ini yang memungkinkan menjadi sarana transisi global ke ekonomi digital.
Dalam kesempatan itu, Mira memaparkan inisiatif Digital Economy Working Group dalam Presidensi G20 Indonesia yang akan datang. Menurutnya, pemerintah akan membahas peluang dan tantangan teknologi baru yang dibawa ke lanskap digital melalui tiga isu prioritas.
“Konektivitas dan Pemulihan pasca COVID-19, keterampilan dan literasi digital, serta cross-border data flow dan data free-flow with trust,” kata Mira.
Dalam WTPF-21 yang diikuti oleh 193 delegasi dari negara-negara anggota ITU, Mira juga menyampaikan pengumuman mengenai pencalonan kembali Indonesia dalam pemilihan Dewan ITU Wilayah E, Asia dan Australasia.
“Indonesia mencalonkan Dr Meidi Sutyarjoko sebagai Anggota Dewan Regulasi Radio ITU. Indonesia akan merasa terhormat menerima dukungan berharga dari negara-negara anggota ITU untuk pencalonan kami dalam pemilihan mendatang pada Plenipotentiary Conference 2022,” ujar dia.
Baca juga: Inovasi layanan publik Kominfo selama pandemi COVID-19
Mira mengapresiasi forum yang mengambil tema “Policies for mobilizing new and emerging telecommunications/ICTs for sustainable development”. WTPF-21 tersebut akan mendiskusikan isu Artificial Intelligent (AI), Internet of Things (IoT), 5G, Big Data, dan Over-The-Tops (OTTs).
“Saya mengucapkan selamat yang tulus kepada ITU atas keberhasilannya menyelenggarakan forum kebijakan TIK telekomunikasi dunia yang keenam pada hari ini dan saya berharap semua delegasi dapat berdiskusi dengan baik,” ucapnya.
Pertemuan itu dihadiri Chair of WTPF-21 sekaligus Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Ghana Ursula Owusu-Ekuful, Vice-chairman, ITU-T Study Group 20 Fabio Bigi, Menteri Teknologi Informasi Komunikasi dan Inovasi Mauritius Deepak Balgobin, dan Menteri Transportasi dan Telekomunikasi Kerajaan Bahrain Kamal bin Ahmed Mohammed.
Selanjutnya, Menteri Teknologi Informasi Komunikasi Namibia, Peya Mushelenga, Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan Urusan Internasional Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang Yuji Sasaki, dan Wakil Menteri Transportasi dan Komunikasi Republik Lithuania Agne Vaiciukeviciute.
Ada pula Sekretaris Departemen Telekomunikasi India K. Rajaraman, Wakil Sekretaris Telekomunikasi Chili Francisco Moreno, Direktur Jenderal Komisi Regulasi Telekomunikasi Sri Lanka Oshada Senanayake, Direktur Jenderal Otoritas Komunikasi Kenya Ezra Chiloba Simiyu, serta Sekretaris Jenderal Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Datuk Seri Mohammad Mentek.
Baca juga: Kominfo dorong inovasi digital berbasis pemberdayaan masyarakat
Baca juga: Pemerintah fasilitasi inovasi dan latih talenta digital
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
