Garut (ANTARA Nes) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meminta calon TKI jangan terus menjadi penata laksana rumah tangga (PLRT).

"Saya tidak setuju kalau hanya menjadi PLRT," kata Jumhur pada Sosialisasi Penyerapan Kebutuhan TKI Formal di Garut, Jawa Barat, Sabtu.

Pada acara di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Garut dan dihadiri ratusan siswa SMK se-Kabupaten Garut itu, Jumhur menyatakan pemerintah secara bertahap akan mengurangi dan menghentikan penempatan TKI PLRT.

Dari sekitar enam juta TKI di 41 negara, 65 persen diantararanya PLRT atau tenaga sektor informal.

Ia menegaskan TKI PLRT kurang terjamin perlindungannya karena peraturan hukum di negara penempatan tidak mengatur hak pekerja rumah tangga.

"Banyak negara yang membutuhkan kita, pekerja Indonesia, tetapi jangan hanya memilih sebagai TKI PLRT," katanya pada acara yang juga dihadiri Bupati Garut Aceng HM Fikri dan anggota DPR Dedi "Miing" Gumelar itu.(*)

B009/O001

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2011