"Pengobatan ARV merupakan satu-satunya sarana bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk bertahan hidup, dan pemberian patennya bagi negara berkembang telah memberikan kemudahan bagi ODHA untuk mendapatkan obat tersebut," kata Koordinator Nasional JOTHI Omar Syarif, saat dihubungi ANTARA News dari Bandarlampung, Minggu.
Menurut dia, apabila klausul tersebut tidak dicabut maka akses ODHA untuk mendapatkan obat ARV dengan harga terjangkau terancam, karena akan bergantung pada sumber tunggal obat paten yang diproduksi perusahaan farmasi Amerika atau Eropa.
"Biaya konsumsi terhadap obat paten produksi perusahaan farmasi Eropa atau Amerika sangat mahal, bisa mencapai 20 ribu dolar AS per tahun," kata dia.
Saat ini, dengan adanya kebijakan pemberian paten bagi negara Asia-Pasifik untuk memproduksi obat generik tersebut, pemerintah dapat memberikan pengobatan ARV bagi ODHA di Indonesia dengan subsidi penuh dari negara.
"Kalau nanti perusahaan farmasi Eropa dan Amerika menjadi sumber tunggal obat ARV, subsidi pengobatan ARV gratis bagi ODHA pasti dicabut, karena biaya yang ditanggung menjadi berpuluh kali lipat," kata dia.
Selama ini, ODHA di Indonesia mendapatkan akses pengobatan ARV melalui obat generik produksi dalam negeri dan India, yang patennya diberikan dalam jangka waktu terbatas.
Dalam salah satu klausul perjanjian perdagangan bebas (FTA), Uni Eropa mengajukan klausul penegakan hak kekayaan intelektual yang ditujukan untuk mengendalikan harga obat agar tidak jatuh dan menunda pengembangan obat esensial, seperti ARV.
Apabila klausul tersebut ditandatangani, produksi obat ARV generik dari farmasi India yang selama ini menjadi pemasok 80 persen obat kebutuhan obat HIV/AIDS dunia yang didistribusikan ke negara - negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, terancam berhenti.
(KR-AGH/H009)
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2011
