"Tokoh agama memiliki peran penting menjadi benteng utama untuk menghambat berkembangnya gerakan NII maupun hadirnya ajaran bertentangan dengan nilai-nilai agama," kata Gubernur Sulbar usai melantik pengurus PW Jami`iyyatul Qurra` Wal Huffazh Sulbar di Mamuju, Minggu.
Atas dasar itu dirinya menitip pesan agar peran para tokoh agama bisa memberikan pengarahan kepada masyarakatnya untuk tidak terjebak bujuk rayuan anggota NII.
Menurut gubernur, saat ini dunia Islam di Indonesia dilanda keprihatinan yang sangat besar karena menjadi sasaran untuk memecah belah persatuan yang telah terjalin harmonis.
"Hadirnya NII tentu sangat meresehkan masyarakat. Makanya, hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman masarakat harus kita bendung secara bersama-sama sehingga pembangunan di daerah ini berjalan optimal,"ungkapnya.
Dia mengatakan, daerah Sulbar salah satu daerah yang baru saja berkembang setelah enam tahun menjadi provinsi baru di Indonesia.
"Jika daerah ini banyak terjadi kekacauan maka tentu kita akan semakin sulit melaksanakan pembangunan. Karena itu, hadirnya paham sesat, terorisme maupun gerakan NII harus diwaspadai agar tidak berkembang di Sulbar,"tutur Anwar.
Ia mengatakan, para investor yang melirik daerah ini akan membatalkan niatnya dalam melakukan investasi apabila dukungan keamanan tidak terjamin.
Karena itu, kata dia, selain peran tokoh agama untuk membentengi ummatnya atas munculnya aliran sesat maupun gerakan NII, pemerintah juga sangat mewaspadai hadirnya terorisme.
"Terorisme merupakan musuh negara yang harus kita lawan. Berkembangnya terorisme maupun aliran sesat yang bertentangan norma-norma agama akibat kurangnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa," jelasnya.
Untuk memerangi NII, paham aliran sesat dan terorisme berkembang di Indonesia, kata dia, maka perlu pemantapan ideologi pancasila dan bahkan harus menjadi muatan pembelajaran di sekolah.
"Pemantapan ideologi pancasila harus kembali digalakkan termasuk menjadikan sebagai muatan pembelajaran di sekolah sehingga gerakan mersehkan masyarakat itu tidak bisa berkembang di negara ini," (ACO/M027/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
