Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, saat rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa, mengatakan usulan tersebut dengan asumsi margin usaha PT PLN (Persero) sebesar delapan persen.
"Margin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan PLN berinvestasi dan meningkatkan efisiensi usaha," katanya.
Kemampuan investasi PLN itu, lanjut dia, berupa pendanaaan proyek prioritas khususnya peningkatan rasio elektrifikasi.
Sedangkan, kegiatan efisiensi usaha dilakukan melalui optimalisasi pembangkitan listrik dengan peningkatan penggunaan gas, batu bara, dan panas bumi serta penurunan susut jaringan.
Jarman memaparkan, pada tahun 2012, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik direncanakan Rp988 per kWh atau setara dengan Rp171,67 triliun.
"Dengan margin delapan persen, maka perkiraan BPP ditambah margin menjadi Rp185,41 triliun," katanya.
Sementara, pendapatan penjualan listrik tahun 2012 diproyeksikan mencapai Rp126,69 triliun, sehingga subsidi yang diperlukan menjadi Rp58,72 triliun.
Ia juga menambahkan, perkiraan subsidi sebesar RP58,72 triliun itu dengan asumsi nilai tukar Rp9.200 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) 85 dolar per barel, dan susut jaringan 8,9 persen.
Pada 2012, pertumbuhan penjualan listrik diproyeksikan sembilan persen dengan total penjualan 173,77 tera Watt hour (TWh) dan pendapatan penjualan listrik Rp126,69 triliun.
Sementara, asumsi yang dipakai APBN 2011 adalah nilai tukar Rp9.250 per dolar AS, ICP 80 dolar per barel, pertumbuhan penjualan listrik 7,4 persen, penjualan listrik 153,85 TWh, dan susut 8,55 persen.
Selain itu, BPP Rp920 per kWh atau Rp141,55 triliun, margin usaha APBN 2011 adalah delapan persen, BPP ditambah margin Rp152,87 triliun, dan pendapatan penjualan listrik Rp112,17 triliun.
"Asumsi tarif tetap Rp729 per kWh," kata Jarman. (K007)
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2011
