Stok Beras Bulog Tidak Akan Capai 1 Juta Ton

Jakarta (ANTARA News)- Stok beras Bulog akhir Januari 2006 diperkirakan tidak akan mencapai satu juta ton karena adanya pembatalan kontrak pembelian beras dalam negeri dan jumlah impor yang diperkirakan tidak bisa mencapai kuota maksimal. "Stok untuk mencapai satu juta ton tidak bisa pas karena ijin impor 110 ribu ton itu maksimalnya. Kita tidak tahu persis berapa yang bisa diimpor karena ada musim libur Imlek di sana (Vietnam--red)," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Diah Maulida, di Jakarta, Jumat. Mengenai pembatalan kontrak pembelian beras dalam negeri yang dialami Bulog, menurut Diah, mungkin saja terjadi namun Bulog masih mungkin untuk mencari sumber di luar kontrak yang ada. "Kontrak kan masih di atas kertas waktu itu. Sekarang dengan berjalannya waktu bisa saja tidak terpenuhi tapi juga tidak tertutup kemungkinan Bulog dapat sumber yang di luar kontrak karena dia tetap harus beli dari dalam negeri," jelas Diah. Diah menegaskan, Menko Perekonomian Boediono sebelumnya telah menegaskan bahwa Bulog tetap diminta menyerap beras dalam negeri selama bulan Januari dan kuota impor beras tidak akan berubah. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, mengatakan realisasi kontrak pembelian beras dalam negeri Bulog baru mencapai 4.250 ton dari kontrak yang ditandatangani kontrak sebanyak 9.155 ton. "Sebagian besar yaitu 2.400 dari Sulawesi, yang lain mundur. Kita tidak bisa apa-apa," kata Widjanarko. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi di lapangan hingga 4 Januari pukul 21.00WIB, Menko Perekonomian Boediono mengumumkan ada kemungkinan penambahan stok dari pembelian dalam negeri sebanyak 31.567 ton setara beras. Sebanyak 9.155 ton sudah menandatangani kontrak dengan Bulog dan sudah siap kontrak sebanyak 22.412 ton. Sementara itu di penggilingan di tujuh provinsi terdapat sekitar 974.473 ton. Sementara itu, Widjanarko juga meragukan terpenuhinya impor beras sesuai kuota yang diijinkan pemerintah. "Tidak bisa lagi (menambah kuota--red). Tidak akan ada yang sanggup menyuplai per 31 Januari sedangkan yang sudah ada ijinnya saja kesulitan," kata Widjanarko.(*)

Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006