"Ya, tidak mengejutkan Jakarta tidak mendapat Adipura karena menempati peringkat 142 dalam survei 'most livable cities' dari 180 kota di dunia. Bahkan di bawah peringkat kota Gabon di Afrika," ungkap Djan Faridz, Anggota DPD-RI Provinsi DKI Jakarta, Kamis.
Namun, dia menyayangkan Jakarta tidak mendapatkan penghargaan tersebut karena kota ini adalah wajah Indonesia di mata internasional. Sebagai ibukota, tegasnya, seharusnya Pemda DKI bisa mempertahankan Adipura 2009 dengan kategori kota metropolitan.
Dalam penilaian Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta dinilai gagal mempertahankan Adipura, karena tidak lolos kriteria ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Penilaian Adipura tahun ini hanya diberikan bagi kota yang bersih dan teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip "Good Governance".
Menurut Djan, seharusnya yang ditanam di Jakarta itu pohon bukan beton. "Saat ini Jakarta seperti hutan beton. Banyak lahan dibuka, tapi tidak ditanami pohon, justru beton. Bahkan di trotoar pun diletakkan pot beton. Dan ini tidak perlu anggaran yang besar."
Padahal, apabila di trotoar ditanami satu pohon setiap 3 meter, maka dalam dua tahun akan Jakarta akan hijau, seperti di sekitar Menteng dan Kebayoran. "Ada berapa puluh ribu kilometer trotoar di Jakarta. Mestinya ditanami pohon, bukan pot. Ini malah banyak pohon ditebang untuk pembangunan."
Sebagai metropolitan, tegas Djan, yang identik dengan kota jasa harusnya Jakarta mampu menerapkan Good Governance yang baik seperti halnya di Kuala Lumpur atau Bangkok.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menegaskan pada tahun ini hanya 63 kabupaten dan kota yang mendapat anugerah Adipura. Padahal pada tahun 2010 sebanyak 140 kabupaten dan kota yang meraih penghargaan.
Penurunan jumlah peraih ini, katanya, karena kriteria penilaiannya dan mekanisme evaluasinya ditingkatkan. Hal ini, katanya, dimaksdukan untuk mengurangi disparitas antara hasil evaluasi kami dengan persepsi masyarakat serta lebih mendekatkan pada kondisi ideal kota yang bersih dan teduh.
Bahkan dalam rangka meningkatkan obyektivitas dalam pelaksanaan Program Adipura, telah dibentuk Dewan Pertimbangan Adipura yang bertujuan untuk memberikan masukkan dan pandangan non teknis.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
