"Rakyat Indonesia saya kira memerlukan jaminan agar kongres lanjutan PSSI bisa berlangsung kondusif dan menghasilkan kepengurusan baru. Mungkin pakta integritas bisa menjadi jaminannya," kata Hanif di Jakarta, Kamis.
Menurut Hanif, pakta integritas tersebut setidaknya berisi tiga poin kesepakatan penting. Pertama, agenda kongres sesuai keputusan FIFA, yakni memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif PSSI.
"Tidak diperbolehkan memunculkan agenda lain di luar itu," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Poin kedua, aturan main kongres sebagaimana digariskan FIFA, termasuk di dalamnya tidak boleh mempersoalkan eksistensi dan mandat FIFA kepada Komite Normalisasi.
Ketiga, peserta kongres yang memaksakan diri dengan agenda atau aturan di luar yang telah digariskan FIFA harus menerima jika karena alasan itu terpaksa dikeluarkan dari arena kongres.
"Dengan demikian kongres tetap harus berjalan dan mengambil keputusan sesuai tenggat waktu yang diberikan FIFA yaitu tanggal 30 Juni 2011," katanya.
Dikatakannya, kongres mendatang adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk menyelesaikan kemelut PSSI melalui mekanisme kongres.
Jika gagal secara otomatis FIFA akan menjatuhkan sanksi kepada PSSI karena sudah dua kali diberi kesempatan.
"Kalau sampai gagal, sejatinya bukan FIFA yang menghukum kita, tapi kita sendiri yang menghukum. Dua kali sudah FIFA kasih kesempatan. Kalau yang terakhir juga gagal, berarti salah kita kalau di-suspend, dan kita boleh dikata bebal sebagai bangsa jika itu terjadi", katanya.
Namun demikian, Hanif optimistis kongres PSSI mendatang akan lancar dan sukses.
"Setidaknya begitu yang ditegaskan oleh Pak Andi Mallarangeng, Bu Rita Subowo dan Pak Agum Gumelar. Kita percaya niat baik beliau-beliau itu, termasuk niat baik Pak George Toisutta dan Arifin Panigoro yang didukung mereka yang menyebut diri Kelompok 78," katanya.
Agar niat baik semua pihak itu terwujud di lapangan, kata Hanif, perlu ada dia pakta integritas yang ditandatangani bersama oleh Menpora, Ketua Umum KONI/KOI, Ketua Komite Normalisasi dan para pemilik suara atau peserta kongres PSSI mendatang.
"Kalau perlu libatkan juga Komisi X DPR sebagai pengawas dalam kesepakatan itu," katanya.
Dengan cara ini, lanjut Hanif, rakyat Indonesia yang sudah gemas melihat kemelut PSSI akan merasa yakin semuanya selesai melalui mekanisme kongres yang dimandatkan FIFA.(*)
(T.S024/H-KWR)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
