"Saya harapkan pemuda bisa mengambil peran aktif dalam pembangunan, sehingga pemuda hindari persoalan individu atau kelompak, namun sangat diharapkan lebih mementingkan kepentingan bangsa," kata Marzuki.
Oleh karena itu, pemuda yang tergabung dalam berbagai wadah bisa mengambil peran aktif dalam mengisi pembangunan berkelanjutan.
Menyinggung penyelesaian dualisme kepengurusan KNPI di tingkat pusat yakni DPP KNPI versi Kongres Bali dan DPP KNPI versi Kongres Ancol. Marzuki menyatakan, mestinya kedua organisasi KNPI yang terpecah-pecah ini harus ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya.
"Kita tidak bisa menyatakan mana organisasi KNPI yang legal dan illegal, akan tetapi, semua anak Bangsa memiliki hak untuk berdemokrasi," katanya
Untuk itu, harus ada langkah-langkah itu, diantaranya akan menggelar dialog untuk mencairkan persoalan dualisme agar terciptanya consensus demi terbentuknya satu kepengurusan KNPI.
Sementara itu, Ketua DPP KNPI versi Ancol, Ahmad Doli Kurnia ketika dikonfirmasi menyatakan KNPI yang dipimpinnya merupakan organisasi yang sah, karena fakta hukum KNPI yang dipimpinnya mendapat legitimasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan KNPI yang lain.
Sehingga, tidak ada alasan bagi kelompok atau pihak lain yang mengklaim sebagai pimpinan organisasi KNPI yang sah, karena KNPI hasil Kongres Ancol yang diakui.
Rakernas ke II yang dipusatkan di Kota Ternate diikuti oleh seluruh OKP nasional di 33 Provinsi di Indonesia. Dalam Rakernas ini akan membahas sejumlah isu local yang strategis diantaranya dukungan untuk Sail Indonesia di Morotai dan pemekaran sejumlah daerah di Malut. (AF/L002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
