"Berhasil tidaknya PNPM di suatu daerah tergantung komitmen pemerintahnya. Karena itu pemerintah daerah terus didorong meningkatkan komitmennya," kata Penanggung Jawab PNPM Wilayah I Usman Hermanto di Banda Aceh, Selasa.
Ia mengatakan, komitmen tersebut berupa mengalokasi Dana Daerah untuk Bersama (DDUB) dalam anggaran pendapatan dan belanjanya setiap tahun dengan jumlah memadai.
Menurut dia, PNPM merupakan program pengentasan kemiskinan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi, kesuksesan program tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Program ini dilaksanakan agar pemerintah daerah mau mengalokasikan dananya untuk menurunkan angka kemiskinan dan juga sebagai pencapaian sasaran Milenium Development Goals (MDGs) pada 2015," katanya.
Selama ini, kata dia, baru 60 persen dari 260 kabupaten/kota yang mengalokasikan DDUB dengan jumlah memadai. Artinya, pemerintah kabupaten/kota tersebut mendukung upaya pemerintah pusat mengurangi angka kemiskinan.
"Sedangkan 40 persen lainnya kurang mengalokasikan DDUB. Kami terus berupaya mendorong mereka meningkatkan komitmennya terhadap PNPM, sehingga realisasi program tersebut berjalan lancar," sebut dia.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menghentikan program tersebut apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mengalokasikan DDUB selama tiga tahun berturut-turut karena dianggap tidak mendukung PNPM.
"Seperti dilakukan terhadap Kota Gorontalo dan Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan PNPM di dua daerah itu dihentikan karena pemerintah daerahnya tidak mengalokasikan DDUB selama tiga tahun berturut-turut," ujar Usman Hermanto.
(T.KR-HSA*BDA1) (ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2011
