Jakarta, (ANTARA News) - Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Hutan/Lahan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) Hermono Sigit menyatakan, Pulau Jawa sebagai daerah merah dalam hal lingkungan.
"Jawa itu sudah lampu merah, bukan cuma masalah banjir atau longsor yang memang mengancam seluruh pulau Jawa tetapi karena daya dukung lingkungan memang sudah turun," kata Sigit di Jakarta, Selasa (17/1).
Menurut dia, dengan terbatasnya transmigrasi sementara pertumbuhan penduduk di pulau Jawa yang tinggi maka tekanan pertambahan penduduk menjadi luar biasa besar.
"Tekanan ini menimbulkan lapar lahan, sehingga akhirnya terus merambah lahan yang mungkin sampai ke titik batas ambang," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, hendaknya hal itu dapat diatasi dengan tehnologi agar tidak menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar.
"Saat ini setidaknya tengah diupayakan agar selisih laju kerusakan dan laju rehabilitasi makin kecil, jangan seperti sekarang dimana laju kerusakan seakan berlari sementara laju reboisasi merangkak," katanya.
Menurut Sigit, setidaknya tutupan hutan ideal di Pulau Jawa adalah sekitar 30 persen untuk setiap Daerah Aliran Sungai (DAS).
"Untuk mengetahui perubahan tutupan hutan kami gunakan citra foto lokasi dan membandingkan dengan kondisi sebelumnya, secara umum luas tutupan vegetasi di Jawa memang berkurang, angka pastinya belum ada tetapi sangat kurang dari 30 persen," katanya.
Pengendalian dari KNLH untuk kerusakan lahan menurut Sigit dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tata ruang kawasan dan pendekatan fungsi.
"Kawasan vegetasi dibedakan atas fungsinya sebagai lahan budidaya, lindung dan tertentu. Kawasan tertentu itu fungsinya bisa macam-macam," katanya.
Sementara itu pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah akan memusatkan perhatian pada daerah rawan bencana atau daerah "merah" dan menyiapkan strategi jangka panjang penanggulangan bencana untuk meminimalkan resiko akibat bencana alam.
"Sebagai `precaution`, kita akan lebih memperhatikan daerah-daerah merah," katanya.
Ia mengatakan pihaknya akan meminta Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan Departemen Pekerjaan Umum untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana di tanah air supaya bisa menyiapkan strategi jangka panjang penanggulangan bencana alam.
Sedangkan terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara dan Jember, Menko Kesra mengatakan bahwa masalah itu sudah bisa ditangani oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Itu sudah bisa ditangani oleh gubernur dan bupati di daerah setempat," ujarnya.
Pemerintah pusat sendiri, lanjut Aburizal, akan memberikan dukungan terhadap semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi dampak bencana.
Pada Selasa (3/1) sekitar pukul 10.00 WIB tanah dari Gunung Pawinihan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, longsor dan menyebabkan sekitar 14 korban meninggal dunia, 13 orang luka-luka dan 102 rumah hancur.
Sebelumnya hujan deras yang melanda kawasan Jember Utara (Jawa Timur) sejak Sabtu (31/12) hingga Minggu (1/1) menyebabkan banjir di dua kecamatan, yakni Panti dan Rambipuji dan mengakibatkan sekitar 85 orang meninggal dunia serta ribuan rumah penduduk terendam banjir.(*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
