"Untuk pelaksanaan kegiatan 2011, BPS memerlukan tambahan pagu anggaran Rp550 miliar dan BPS sudah mengajukan APBN-P 2011 ke menteri keuangan dan menteri PPN/Kepala Bapenas pada 2 Februari lalu," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Tambahan anggaran tersebut akan mendukung pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS Rp97,7 miliar serta program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Rp182,3 miliar.
"Program peningkatan sarana tersebut diantaranya berupa perencanaan gedung kantor, perlengkapan kantor, pengadaan kendaraan operasional untuk 13 kantor BPS kabupaten/kota yang baru terbentuk," ujarnya.
Rusman menjelaskan tambahan dana tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk menunjang pendataan angka kemiskinan di Indonesia melalui program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Rp270 miliar.
Saat ini dalam APBN 2011, BPS mendapatkan anggaran sebesar Rp2,29 triliun dan realisasi anggaran hingga 31 Mei 2011 telah mencapai 22,06 persen atau Rp505,54 miliar.
BPS juga mendapatkan reward sebesar Rp2,6 miliar pada 2011 karena telah berhasil melakukan optimalisasi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp26 miliar pada 2010.
"Reward ini dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas tahun 2011 untuk menampung kekurangan biaya operasional kegiatan analisis BPS," ujar Rusman.
Sementara, Rusman menambahkan BPS belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga mencapai 7.043 orang.
"Kita belum mencapai WTP karena pegawai BPS saat ini berjumlah 16.169 orang yang tersebar dalam 497 satker (satuan kerja)," tambah dia.
Ia melanjutkan, 497 satker tersebut terdiri dari satu satker BPS pusat, 33 satker BPS provinsi, dan 463 satker BPS kabupaten/kota.
"Salah satu ujung tombak BPS dalam pengumpulan data di lapangan adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) yang berjumlah sekitar 5.772 orang, sedangkan jumlah kecamatan saat ini 6.719 kecamatan. Dengan demikian BPS masih membutuhkan tambahan 947 orang KSK," katanya.
Ia menjelaskan, untuk memenuhi kekurangan KSK dalam rangka melaksanakan pendataan di lapangan, BPS menggunakan tenaga mitra yang direkrut dari masyarakat kecamatan setempat.
Saat ini tambahan kebutuhan SDM untuk 33 BPS provinsi mencapai 10 orang, untuk 463 BPS kabupaten/kota mencapai 6.086 orang, untuk KSK mencapai 947 orang.
Sedangkan untuk tambahan pembangunan kantor BPS kabupaten/kota, Rusman menambahkan, BPS masih menunggu izin dari Kementerian Penberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi.
"Kami belum berhasil bentuk BPS kabupaten/kota karena kami masih menunggu restu MenPAN. Walau bupatinya teriak-teriak terus bahkan mengancam akan membentuk sendiri karena agak alot juga untuk minta izin," ujarnya.
(S034/B012)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
