Siaran pers KAKP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, sebelumnya selama masa PSB untuk tahun ajaran 2010/2011, koalisi telah menerima pengaduan dan pantauan kasus hingga sebanyak 46 kasus.
Dari jumlah tersebut, menurut rilis tersebut, kasus yang terbanyak adalah pungutan liar di mana sekolah menggunakan momen PSB untuk menarik pungutan dari berbagai siswa.
KAKP menyatakan, sebanyak 32 kasus dapat dikategorkan sebagai pungutan liar atau sumbangan dengan paksaan, sedangkan jenis kasus lainnya antara lain pelayanan informasi PSB yang tidak jelas oleh pemerintah daerah (3 kasus).
Terdapat pula kasus masalah daya tampung sekolah yang tidak memadai (3 kasus), masalah administrasi (2 kasus), penyelenggaraan PSB "online" (2 kasus), jual beli bangku kosong (1 kasus), serta kasus terkait keistimewaan dan "surat sakti" pejabat (1 kasus).
Koalisi memaparkan, pungutan dalam PSB cukup beragam yang dapat dibedakan antarjenjang tingkat pendidikan.
Menurut KAKP, di tingkat SD/MI pungutan berkisar antara Rp350 ribu - Rp500 ribu, di tingkat SMP/MTs berkisar antara Rp 750 ribu - Rp 1 juta, dan ditingkat SMA/SMK/MA berkisar antara Rp2,5 juta - Rp5 juta.
KAKP juga menuturkan, terdapat berbagai kejanggalan serta permasalahan dalam sistem PSB "online" sehingga bisa berpotensi untuk dimanipulasi atau melakukan kesalahan.
Selain itu, koalisi telah membuka posko pengaduan bagi orangtua murid di beberapa provinsi antara lain Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Posko pengaduan ini, masih menurut KAKP, akan menjadi sumber informasi dan pengaduan bagi orang tua murid, serta juga akan memberikan bantuan advokasi pada orangtua murid yang menghadapi kesulitan dalam proses PSB.
(T.M040/C/E001/E001) (ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2011
