Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PDI Perjuangan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) direvitalisasi.

"BNP2TKI harus memposisikan tidak hanya melayani memproses TKI yang berangkat dari Indonesia. Tapi ketika ada masalah seperti ini, BNP2TKI harus bertanggungjawab," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa ketika dimintai tanggapannya soal hukuman pancung terhadap TKI Ruyati di Arab Saudi.

Menurut Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, kematian Ruyati di Arab Saudi sangat menyedihkan dan menyakitkan.

Anggota Komisi I DPR itu menegaskan lembaga yang dipimpin Jumhur Hidayat tersebut mestinya melakukan  koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan dubes negara lain ditempat para TKI dipekerjakan.

Tjahjo menuturkan, dengan peristiwa Ruyati, Presiden SBY juga memiliki tanggungjawab moral. Caranya dengan merombak dua lembaga yang saling tumpang tindih yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI.

"Ini harus dicari jalan keluarnya," ungkapnya.
(zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2011