Manado (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pejabat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah agar tidak ragu menjalankan kebijakan akibat dihantui ketakutan akan tergelincir dalam tindak pidana korupsi, selama mereka menjalankan kebijakan secara konsisten dan tanpa niat jahat.
"Tidak boleh jalannya pemerintahan jadi terhenti atau terganggu karena bayang-bayang korupsi, karena sangat beda mana keputusan-keputusan menyangkut penggerakan kehidupan pemerintahan dan mana yang niatnya melakukan korupsi yang tujuannya melakukan kejahatan menguras aset-aset negara maupun uang rakyat," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja (raker) Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan 2006 Wilayah Timur Indonesia di Manado, Jumat.
Rapat kerja yang diikuti oleh 10 gubernur dan sekitar 100 bupati/walikota di kawasan Indonesia Bagian Timur itu dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma`ruf, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.
Presiden mengatakan kepada semua pejabat pemerintahan supaya tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas. Pejabat pemerintah harus bisa membedakan tindakan yang tergolong menjalankan kebijakan dengan tindakan yang mengarah pada praktek korupsi.
"Karena yang diadili itu bukan kebijakan, yang diadili adalah kejahatan. Harus kita bedakan kejahatan dan kebijakan. Kalau tidak dipahami betul semua tidak berani mengambil keputusan, semua ragu-ragu untuk mengembangkan kebijakan," katanya.
Di bagian lain pengarahannya Presiden juga menyatakan beberapa hal tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain menyangkut otonomi daerah dan gangguan keamanan yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia Bagian Timur.
Ia menekankan otonomi daerah harus dimaknai sebagai jalan untuk memenuhi kepentingan rakyat.
Namun Kepala Negara tidak memungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak kekurangan dalam sistem birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya masih mendengar tentang penilaian yang kurang baik serta sulitnya berurusan dengan aparat pemerintah, namun saya percaya kita semua berkeinginan untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas birokrasi itu," katanya.
Kondisi keamanan
Mengenai kondisi keamanan, Kepala Negara mengemukakan prihatin karena hingga saat ini masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di beberapa wilayah di kawasan Timur Indonesia, seperti di Poso, Palu dan Maluku.
"Saya sungguh merasakan lelahnya bathin saudara-saudara kita yang ada di daerah. Bukan hanya bathin rakyat, tapi juga pemimpin, karena saya tahu tidak mudah mengelola keamanan (di daerah--red)," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua kalangan, termasuk pimpinan daerah, untuk bekerja keras memulihkan kembali keamanan di wilayah masing-masing, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
"Supaya siang dan malam kita tidak dihantui `ada apalagi`, jangan dikira kita bisa tidur nyenyak kalau daerah masih belum aman. Ketika jam 02.00 WIB malam saya terima telepon (yang terpikir-red) `apalagi, di mana lagi, apa kejadiannya`," katanya.
Guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di daerah, ia menyarankan para gubernur, bupati, walikota dan pimpinan DPRD supaya berusaha mengenali faktor pencetus gangguan keamanan dan ketertiban dengan lebih tepat dan cepat.
Ia menjelaskan setiap daerah mempunyai karakter tersendiri," sehingga dengan mengenal lebih cepat dan tepat, maka kita dapat mengantisipasi dengan melakukan langkah pencegahan dan penindakan secara cepat dan tepat pula," demikian Kepala Negara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
