"Pemerintah provinsi sudah menyetujui pemberian bantuan dana operasional yang dihentikan sejak awal tahun 2011 dan sekarang akan gulirkan kembali, tapi DPRD sendiri belum mengiyakan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Idrus Tatuhay, di Ambon, Jumat.
Untuk tahun 2011, agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sudah terlaksana yakni di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kemudian dalam waktu dekat ini juga akan dilangsungkan Pilkada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode lima tahun mendatang.
Dihentikannya dana bantuan operasional KPU dari Pemprov Maluku cukup mempengaruhi agenda kerja lembaga penyelenggara Pemilu ini untuk melakukan sosialisasi dan sejumlah program penting lainnya.
Menurut Idrus, Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dimintakan Pemprov sebagai syarat mutlak juga sudah dipenuhi KPU, namun sampai saat ini legislatif justeru belum memberikan persetujuan tanpa alasan jelas.
"Ketika DPRD membutuhkan PAW anggotanya, kami bekerja maksimal dan responsif dimana KPU langsung melakukan pleno dan membentuk tim kecil untuk melakukan verifikasi," katanya.
KPU sudah empat kali mendatangi gedung DPRD untuk menemui pimpinan dengan maksud menanyakan apa alasan dan kendalanya tapi tidak ada penjelasan resmi.
Anggota komisi A, DPRD Maluku, Luthfi Sanaky mengatakan, legislatif sudah meminta RKA dari KPU untuk dipelajari mata anggaran yang dibutuhkan nanti untuk membiayai kegiatan apa saja secara terperinci.
"Kami kira pimpinan dewan juga harus mempercepat dan mendorong permintaan ini supaya kegiatan KPU tidak boleh mandeg dalam kaitan dengan kelancaran tugas mereka terkait pilkada di kabupaten/kota," katanya.
Sangat disayangkan kalau berbagai agenda KPU tidak jalan secara baik hanya akibat terbatasnya anggaran yang didapatkan, sementara kondisi geografis Maluku terdiri dari pulau-pulau yang jauh. (D008/Z002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
