Kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi-sanksi tersebut memiliki efek negatif pada otoritas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Kementerian Luar Negeri juga mengatakan bahwa langkah AS telah memperkuat kecurigaan bahwa kebijakan sanksi AS mengejar tujuan-tujuan lain selain mempertahankan rezim non-proliferasi.
"Posisi ini benar-benar tidak dapat kami terima. Perlu peninjauan kembali secara total," kata pernyataan itu.
Kementerian tersebut juga mengatakan, sanksi-sanksi itu memiliki potensi untuk "mengancam bisnis Rusia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut" dan "merusak dasar-dasar kerjasama kami".
Pada Kamis, Departemen Keuangan AS memperpanjang daftar hitam perusahaan-perusahaan Iran yang dilarang melakukan perjanjian dengan perusahaan AS dan individu-individu.
Daftar tersebut terdiri atas maskapai penerbangan Iran Air, yang dikelola oleh pemerintah, dan operator pelabuhan Iran, Tidewater Middle East.
Sebuah sumber di Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kemampuan perusahaan-perusahaan itu digunakan untuk pembuatan senjata-senjata pemusnah massal.
Iran berada di bawah empat kelompok sanksi Dewan Keamanan PBB, terutama untuk menentang tuntutan dewan menghentikan pengayaan uranium, tetapi juga karena catatan rahasia nuklir.
AS dan negara-negara lain Barat menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir dengan kedok program energi nuklir untuk tujuan damai. Tetapi Teheran membantah semua tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa program nuklirnya adalah benar-benar berfokus pada kebutuhan listrik negaranya.(*)
(Uu.H-AK/C003)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
