"Kita ingin cepat, namanya juga percepatan dan selama ini kan BUMN tidak pernah kita ajak terlibat dalam program-program pembangunan. Saatnya BUMN berpartisipasi dalam pembangunan nasional," ujarnya, seusai rapat koordinasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) di Jakarta, Senin.
Ia memastikan bahwa pemerintah akan memberi kesempatan BUMN untuk terlibat penuh bersama-sama dengan swasta nasional dengan catatan keterlibatan tersebut akan berlangsung secara transparan dan akuntabel.
"Kita memang beri kesempatan luas pada BUMN dan swasta nasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional kita dengan catatan transparan dan akuntabel," ujar Hatta.
Namun, ia mengemukakan, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan senilai Rp4.000 triliun, maka pemerintah membutuhkan peran investor asing melalui bantuan penanaman modal asing (FDI) karena beban APBN secara keseluruhan belum mencukupi.
"Di depan BUMN, kemudian swasta, unsur pemerintah APBN, campuran PPP, dan FDI. Namun kecil sekali peran pembiayaan APBN hanya sekitar belasan persen saja. Anda bisa lihat misal dari Rp4.000 triliun, APBN kita kan Rp755 triliun, BUMN Rp900 triliun, jadi Rp1.600 triliun dibanding Rp4.000 triliun, sisanya swasta nasional dan FDI," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Hatta juga memastikan peraturan perpajakan terkait tax allowance dan tax holiday untuk kemudahan berusaha bagi para investor yang tertarik untuk terlibat dalam pengembangan MP3EI akan segera diputuskan.
"Sejumlah regulasi itu kita perbaiki dan laporan yang terkait perpajakan itu akan kita rapatkan Senin (4/7), karena sudah selesai, baik yang menyangkut tentang PP 62, tax allowance dan tax holiday dan regulasi lain yang memang menghambat," ujar Hatta.
Selain itu, ia menyatakan, pembangunan dan perluasan pelabuhan Tanjung Priok akan dipercepat dengan mulai pemancangan pada Oktober mendatang yang akan diikuti pembangunan Bandara di Bali, perluasan Bandara Sepinggan Balikpapan serta perluasan pabrik pupuk di Kalimantan Timur.
Terkait dengan pembangunan enam koridor ekonomi, Hatta menyatakan, masing-masing koridor akan dipimpin oleh seorang menteri dan gubernur di daerah setempat sebagai wakilnya.
"Sedangkan, untuk enam koridor, masing-masing koridor dipimpin oleh seorang menteri, wakilnya adalah gubernur, dan dibawahnya unsur swasta, bupati dan seluruh elemen-elemen yang terkait dengan pembangunan di koridor itu," ujarnya.
(T. S034/S019)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2011
