Kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Selasa, Ibas mengemukakan apa yang disampaikan Nazaruddin tersebut sudah terlalu jauh sehingga memancing reaksi rekan-rekannya di Partai Demokrat.
"Semua pernyataan (Nazaruddin) baik melalui SMS, maupun BBM sangat mencederai Partai Demokrat, terutama orang-orang yang ditudingnya," ujar Ibas.
Dikemukakannya pula bahwa Nazaruddin adalah seorang politisi dan bukan "penyanyi". Namun semua "nyanyian" Nazaruddin tersebut sungguh tidak enak didengar dan tidak nyaman bagi pihak-pihak yang dituduhnya sebagaimana informasi yang selama ini beredar di media massa.
Ibas menegaskan bahwa dirinya sangat menghargai kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Tapi, ia menambahkan, sangat tidak baik juga apabila seseorg yang dibutuhkan keberadaannya dalam penegakan hukum mengutarakan informasinya di forum yang tidak tepat.
"Karenanya lebih baik Nazar pulang dan mengutarakan segala sesuatu yang dketahuinya secara terang benderang di depam penegak hukum. Karena kita tidak ingin terus dihakimi, divonis media," ujarnya.
Saat ditanya bahwa Nazaruddin tidak percaya pada penegak hukum, Ibas mengatakan, penegak hukum adalah panglima terdepan dan apabila semua yang dikatakan Nazaruddin itu benar, maka PD juga akan menuntut keadilan.
Soal nama-nama yang disebut Nazaruddin terkait kasus suap wisma Atlet seperti Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh, secara diplomatis Ibas mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka-mereka yang disebut itu akan menggunakan jalur resmi yakni hukum. "Dan saya dengar sudah ada yang akan melaporkan," ujarnya.
Sementara itu, politisi PD Angelina Sondakh membantah tegas semua yang dikatakan Nazaruddin. "Semua tidak benar. Lebih baik bawa ke KPK untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan semua yang dikatakan," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya bisa memahami kondisi psikologis Nazaruddin untuk saat ini.
Dia kembali menegaskan bahwa sebaiknya menunggu kepulangan Nazaruddin dari Singapura agar dia tidak terus menerus menyebar fitnah.
Ditanya tentang pertemuannya dengan Sesmenpora Wafid yang sudah dijadikan tersangka kasus itu, Anelina mengatakan bahwa itu hanya pertemuan silaturahmi saja. "pada waktu itu menjadi kewajiban kami, legislator kami dari PD bertemu eksekutif dari PD. Itu biasa dilakukan semua kader partai. Jadi kami memang ditugaskan membangun komunikasi dengan eksekutif," ujarnya.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
