"Apalagi kemudian Nazaruddin melakukan tindakan yang 'kreatif' menggunakan BBM dalam menyampaikan kesaksiannya kepada publik via media massa cetak dan elektronik. Kami sebut kreatif sebab model ini belum dikenal sebelumnya dalam kasus hukum di Indonesia. Ini membuat opini publik menjadi melebar tanpa arah yang malah cenderung merugikan citra PD," kata Direktur Eksekutif KAUM Demokrat Sejati Herbert Sitorus di Jakarta, Selasa.
Dalam siaran persnya , Herbert menambahkan, pihaknya mengamati bahwa KPK seperti menjadi benar-benar mempraktikkan pola tebang pilih individu dalam penanganan kasus Gedung tersebut, karena hanya sebatas menjadikan Nazaruddin sebagai saksi dan itu dilewatkan begitu saja tanpa berupaya memaksimalkan cara untuk mendapatkan keterangan darinya, sementara kasus Kemenpora sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.
"Lantas selanjutnya bagaimana posisi hukum Nazaruddin dalam kaitan kasus Gedung tersebut? Apakah dia hanya cukup sebagai saksi tanpa diperiksa kemudian dijadikan tersangka tanpa bisa juga diperiksa? Lebih aneh lagi, sudahpun tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari tersangka Nazaruddin namun lucunya KPK malah tidak menganggap berguna pengakuan-pengakuan Nazaruddin via BBM yang disampaikannya kepada publik melalui media?" katanya.
Adalah aneh, lanjutnya, jika KPK menyatakan bahwa pengakuan tersebut tidak akan disikapi, sementara publik sudah menyikapi dengan caranya masing-masing.
"Padahal untuk banyak kasus lain seperti kasus Century, KPK juga kerap mendapatkan informasi melalui media. Lantas, apakah perlu bagi KPK untuk memperdebatkan bisa atau berhargakah isi BBM Nazaruddin padahal dengan cara menyadap pun KPK sering berupaya untuk mendapatkan informasi dan lalu melakukan penangkapan-penangkapan seperti yang dilakukannya selama ini? Bukankah artinya informasi itu penting bagi KPK?" tambahnya.
Herbert menyebutkan, agar ada keseimbangan dan rasa keadilan bagi publik maka sudah selayaknya isi BBM tersebut dijadikan sebagai bukti petunjuk, apalagi isi dari BBM tersebut yakni tentang adanya pertemuan Menteri Pemuda dan Olah Raga dengan elit-elit PD di kantor Kemenpora sudah diakui oleh beberapa pihak yang bertemu.
"Sehingga tidak menutup kemungkinan bisa jadi bahwa soal aliran uang tersebut juga benar adanya layaknya pertemuan tersebut benar adanya. Artinya KPK jangan menafikan sekecil apapun sumber informasi apalagi informasi dalam BBM Nazaruddin itu dinyatakan oleh salah seorang tersangka. Jangan sampai publik menganggap KPK tidak berani memeriksa seluruh nama-nama yang disebut Nazaruddin dalam BBM itu karena yang dituduhnya tersebut adalah elit PD," ujar dia.
KAUM Demokrat Sejati tidak ingin persepsi publik menjadi salah terhadap posisi KPK dalam kaitan yang bersentuhan dengan PD karena hal itu bisa menjadikan KPK seperti sudah terkooptasi politik praktis yang ingin memperpanjang-panjang permasalahan PD.
"Justru karena kami takut jika persepsi publik yang bisa menjadi salah itu nantinya juga akan bisa sangat merugikan citra PD sebagai Partai yang didirikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang adalah juga Ketua Dewan Pembina PD. Kami mengharap agar Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono sesegera mungkin bersikap sesuai ketentuan Partai dan Undang-undang apalagi para Pendiri Partai juga sudah turun gunung dalam menyikapi persoalan yang melanda PD," demikian Herbert Sitorus.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tidak melindungi siapa pun terkait dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat M Nazaruddin.
"KPK belum bisa percaya dengan isi pesan yang disebutkan dari Nazaruddin dari BBM (Blackberry Massenger). KPK akan telusuri dulu isi BBm tersebut, benar atau tidak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, kemarin.
Sikap KPK yang tidak mau percaya begitu saja isi BBM Nazaruddin yang beredar tersebut, menurut Johan, bukan lah upaya untuk melindungi pihak tertentu.
"Perlu diketahui dulu apakah itu benar atau tidak. Ya Nazaruddin harus hadir di sini dulu, diperiksa dulu, ditanya benar atau tidak," ujar dia.
Penegasan bahwa KPK tidak sedang berusaha melindungi pihak mana pun dalam kaitannya dengan kasus dugaan suap proyek wisma atlit senilai RP191 miliar tersebut, disampaikan pula oleh Johan dengan bukti telah melakukan pemanggilan berulang-kali kepada Nazaruddin untuk menjalani pemeriksaan dan tidak pernah dipenuhi kader Partai Demokrat tersebut.
Nazaruddin melalui BBM beberapa waktu lalu menyampaikan pesan kepada wartawan tentang keterlibatan delapan politisi lain yang diduga juga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan wisma atlit di Palembang.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
