Tokyo (ANTARA News) - Pengusaha Indonesia dan Jepang yang hadir dalam seminar investasi Indonesia dan sejumlah temu bisnis yang diselenggarakan selama lawatan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Tokyo, saling meminta jaminan untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan kedua pihak.
Hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Ketua Umum Kadin MS Hidayat yang juga ikut menghadiri temu bisnis dengan pengusaha Jepang di Tokyo, Selasa pagi.
Selain Jusuf Kalla dan Boediono, hadir dalam temu bisnis tersebut Menteri Perdagangan Mari E Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Ketua BKPM M Lutfi.
Sementara pengusaha Jepang yang hadir antara lain Presiden Toyo Menka Corp. Mahito Kageyama dan Presiden Sumitomo Corp. Motoyuki Oka.
Siang harinya setelah mengikuti seminar investasi yang diselengarakan oleh Kadin Jepang (Keidanren), Wapres akan bertemu dengan pimpinan perusahaan Mitsui dan Itochu, sementara Rabu (25/1) dengan pimpinan perusahaan Marubeni Corp. and Mitsui Corp., Sojitzs, Epson, Nippon Export and Investment Insurance (NEII) dan santap malam dengan pimpinan Toyota Corp.
Menko Perekonomian Boediono mengemukakan, selama lawatan Wapres sejak minggu lalu, mereka telah melakukan temu bisnis dengan pimpinan perusahaan-perusahaan terkemuka di negara itu.
Pada umumnya, menurut dia, para investor Jepang masih mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi mereka.
Fokus pembicaraan, kata Boedino, tertuju pada kerangka kerjasama kemitraan (Economic Partnership Agreement/EPA) yang sejauh ini sudah memasuki negosiasi putaran ketiga yang akan diselenggarakan di Jakarta 9-14 Februari 2006.
Naskah kesepakatan EPA yang berisi pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pembukaan pasar komoditas dagang kedua negara dan investasi diharapkan sudah dapat ditandatangani akhir 2006.
Sementara MS Hidayat mengatakan bahwa EPA akan menjadi
platform bagi kegiatan investasi dan hubungan dagang antara Jepang dengan Indonesia.
Ketua Kadin itu berharap agar jangan sampai setelah EPA ditandatangani, investasi Jepang ke Indonesia tidak meningkat.
"Untuk itu kita minta jaminan dari mereka," tandasnya.
Dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, pihak Jepang menjanjikan akan meningkatkan nilai investasinya dari 14 miliar dolar AS menjadi 30 miliar dolar AS dalam kurun waktu lima tahun ini.
"Kita akan menuntut itu, sebaliknya mereka juga meminta kesiapan dari pihak kita," tutur Hidayat.
Menurut dia, topik utama bahasan dalam temu bisnis dengan pengusaha Jepang adalah mengenai kemitraan dalam EPA menyangkut upaya yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki undang-undang penanaman modal, reformasi perpajakan dan undang-undang tenaga kerja agar kondusif bagi usaha mereka di Indonesia.
Pengusaha Jepang dalam berbagai temu bisnis juga menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa pihak Indonesia akan memutus kontrak pasokan gas bagi mereka sehubungan dengan kebijakan baru pemerintah RI yang lebih mementingkan kebutuhan gas dalam negeri.
"Dari pihak kita, menjamin bahwa kontrak-kontrak yang sudah dibuat tidak akan dibatalkan, namun setelah itu (mementingkan kebutuhan dalam negeri), itu soal lain," kata Hidayat.
Jaminan yang sama juga disampaikan Jusuf Kalla menjawab pertanyaan yang diajukan seorang pengusaha Jepang dalam seminar yang diselenggarakan institut masalah internasional Jepang (JIIA).
"Jangan khawatir, Indonesia akan tetap memenuhi komitmennya. Setiap kontrak akan dipenuhi, sisanya baru untuk dalam negeri," kata Wapres menegaskan.
Wapres berada di Tokyo dalam rangkaian lawatan sembilan hari untuk mempromosikan hubungan dagang dan investasi ke Belgia, Finlandia dan Jepang.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
