Jakarta (ANTARA News) - Banyak anggota DPR RI berubah sikap ketika memasuki pembahasan hak angket dan hak interpelasi impor beras, bahkan ada yang pada awalnya menggebu-gebu mendukung penggunaan kedua hak, kini bersikap mengambang, bahkan sebagian berbalik badan.
Rapat paripurnna DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendengarkan sikap fraksi atas usul penggunaan kedua hak ini. Hanya dua fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR secara tegas menyetujui digunakan hak angket dan hak interpelasi impor beras. Kedua fraksi ini adalah Fraksi PDIP dan PKS.
Sedangkan Fraksi PAN berubah sikap. Apabila semula mendukung penggunaan kedua hak DPR untuk menyelidiki impor beras, saat ini PAN tidak tegas. PAN hanya menginginkan digunakan salah satu hak, apakah akan menggunakan hak angket atau hak interpelasi saja.
Fraksi yang secara tegas menolak kedua hak ini adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Bitang Reformasi (PBR). Fraksi PDS yang semula menggebu-gebu mendukung kedua hak ini berubah sikap dengan tidak secara tegas menyatakan apakah mendukung atau menolak penggunaan kedua ini. PPP juga bersikap mengambang.
Fraksi kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) hanya mendukung penggunaan hak interpelasi.
Untuk mengambil keputusan hak angket atau hak interpelasi, ataukah DPR akan menolak usul penggunaan hak ini, rapat paripurna DPR memutuskan untuk mengambil keputusan melalui pemungutan suara (voting) yang dimulai pukul 14.00 WIB.
Sebelumnya, Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) M Qodari memperkirakan akan ada fraksi yag berbalik badan dalam pengambilan keputusan hak angket dan hak interpelasi tersebut. Bila sebagian fraksi pada awalnya mendukung, kemungkinan akan berubah dalam pengambilan keputusan.
Mereka berubah sikap setelah Presiden memanggil 11 menteri yang berasal dari parpol.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
