Menteri Pertekstilan Dayanidhi Maran mundur setelah disebut dalam laporan pengadilan polisi yang menyatakan dia melanggar kewenangannya dalam penjualan lisensi telepon seluler generasi kedua (2G) ketika dia menjabat sebagai menteri telekomunikasi.
Kepergian Maran merupakan kemunduran terbaru bagi Singh, yang citra lurusnya merosot akibat serangkaian skandal korupsi yang memukul pemerintahannya selama setahun terakhir.
Sebuah laporan polisi yang diajukan kepada Mahkamah Agung Rabu menduga bahwa Maran memaksa C. Sivasankaran, pendiri kelompok telekom Aircel, menjual sahamnya dalam kelompoknya kepada perusahaan lain yang dekat dengan keluarga Maran.
Maran mengajukan pengunduran dirinya dalam rapat dengan Singh setelah pembicaraan partai Kongres, yang memimpin pemerintahan, dengan partai regional DMK Maran, sebuah bagian penting koalisi pemerintah.
Maran, 44, adalah menteri DMK kedua yang meninggalkan pemerintahan sesudah penerusnya di kementerian telekom, A. Raja, mengundurkan diri tahun lalu terkait dugaan kecurangan penjualan spektrum telekom 2G baru pada 2008.
Raja berada dalam tahanan menunggu pengadilan bersama dengan sejumlah pejabat teras pemerintah, eksekutif bisnis dan anak pemimpin DMK M. Karunanidhi.
Mahkamah Agung India mengawasi penyelidikan polisi terhadap apa yang disebut kelicikan 2G, yang auditor nasional katakan mungkin merugikan keuangan hingga 40 miliar dolar dalam bentuk pendapatan yang hilang akibat kesepakatan potong-harga dengan perusahaan-perusahaan telekom terpilih.
"Maran berada di pusat badai korupsi, sehingga perdana menteri musti berharap bahwa pengunduran ini dapat menjadi awal baru," kata Mahesh Rangarajan, seorang analis di Centre of Developing Societies yang berbasis di Delhi.
"Ini merupakan jalan terjal bagi Singh dan kredibilitasnya telah terancam. Sekarang dia perlu menunjukkan pemerintahannya telah menjauhkan diri dari penyebab masalah ini."
Polisi telah mengatakan bahwa mereka berencana akan melakukan penahanan lebih lanjut terkait penjualan 2G tetapi belum mendakwa Maran dengan pelanggaran apapun.
"Kami belum akan mendaftarkan kasus menyangkut dirinya karena kami masih mencoba memerifikasi tuduhan-tuduhan tersebut dan setelah itu kami akan mencari penjelasan darinya," kata juru bicara CBI Dharini Mishra kepada AFP.
Partai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), yang berbasis di negara bagian selatan Tamil Nadu, mengatakan Maran kini akan berjuang untuk membersihkan namanya.
"Baginya mundur adalah bagus karena kini dia dapat dengan berani menghadapi tuduhan-tuduhan ini," kata juru bicara partai T.K.S. Elangovan dari Chennai.
"Kami merasa bahwa polisi belum menanyai dirinya mengenai apakah dia telah mengancam siapapun dan tanpa menanyainya mereka langsung ke Mahkamah Agung."
Singh awal minggu ini mencoba mengklaim kembali agenda antikorupsi, bersumpah akan memberlakukan rancangan undang undang baru pada sidang parlemen mendatang yang dimulai 1 Agustus.
Dia telah berulang kali mengatakan dia memberlakukan kebijakan "toleransi nol" terhadap korupsi, yang telah menjadi medan tempur politik utama.
Pada April, pengampanye antikorupsi veteran Anna Hazare memaksa pemerintah untuk mengizinkan dia dan para aktivis lain duduk di komite rancangan undang undang baru setelah dia melakukan mogok makan selama 98 jam.
Mogok makan Hazare menarik dukungan luas publik, jutaan orang India yang sering terkena dampak korupsi setiap hari ketika berhadapan dengan para pejabat.
Undang undang yang berlaku sekarang mensyaratkan persetujuan pemerintah sebelum birokrat atau menteri yang lagi menjabat dapat dituntut. Rencana Undang Undang baru diharapkan akan mencabut persyaratan ini. (ANT/K004)
Penerjemah:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
