Pemerintah Janji Selesaikan Audit BPP PLN Sebulan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah berjanji menyelesaikan audit biaya pokok penyediaan (BPP) energi listrik yang dihasilkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam waktu sebulan. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Yogo Pratomo usai rapat interdep tentang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Jakarta Selasa mengatakan, pemerintah berharap pembahasan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan DPR bisa kembali dimulai. "Apa yang diminta DPR akan kita laksanakan," ujarnya. Sebelumnya, dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi VII DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen melakukan audit terhadap BPP listrik PLN. Permintaan audit dilakukan karena dalam rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut, PLN mengajukan angka BPP 2006 sebesar Rp1.052 per kWh atau mencapai 11 sen dolar AS per kWh. Angka BPP tersebut berarti jauh di atas rata-rata internasional yang hanya tujuh sen per dolar AS per kWh atau angka BPP 2005 yang hanya Rp816 per kWh. Penyebab utama tingginya angka BPP tersebut adalah mahalnya biaya pembelian BBM yang harus ditanggung PLN. Padahal sebelumnya, Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sunggu Anwar Aritonang dalam makalahnya di suatu diskusi pada 25 Agustus 2005 mengungkapkan, besaran BPP rata-rata hanya Rp664 per kWh dengan rincian BPP tegangan tinggi Rp542 per kWh, tegangan menengah Rp586 per kWh, BPP tegangan rendah Rp736 per kWh. Sedang, biaya pokok produksi rata-rata pembangkitan mencapai Rp493 per kWh. Dalam rapat dengan DPR tersebut, pemerintah juga memperkirakan tanpa kenaikan TDL, PLN akan memperoleh pendapatan Rp66,3 triliun. Dengan "revenue requirement" Rp101 triliun maka PLN perlu mendapat subsidi Rp34,7 triliun. Sementara alokasi subsidi yang tersedia di APBN 2006 hanya Rp17 triliun, sehingga PLN mengalami defisit Rp17,7 triliun. Untuk itu, pemerintah mengajukan skenario dengan harga solar Rp4.500 per liter dan tambahan subsidi Rp13 triliun, maka TDL tidak perlu naik. Demikian pula jika harga solar Rp5.000 per liter dan ada tambahan subsidi Rp17,7 triliun, maka PLN tidak perlu menaikkan TDL. Namun, dengan harga solar Rp5.000 per liter dan tambahan subsidi Rp8,5 triliun, TDL bisa naik 15 persen dan tambahan subsidi Rp5,5 triliun dengan harga BBM yang sama, TDL akan naik 20 persen. Estimasi tersebut dengan asumsi kurs Rp9.700 per dolar AS, inflasi delapan persen dan susut jaringan 9,72 persen.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006