Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie menyarankan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tetapi menambah kekurangan alokasi subsidi yang dibutuhkan untuk produksi listrik.
"Pemerintah tinggal katakan tidak naik, dan kekurangannya ditomboki lewat pajak, kan selesai," katanya di Jakarta, Rabu.
Ia menyatakan, dengan harga BBM yang tinggi saat ini sulit bagi PLN untuk berproduksi tetapi di lain pihak ia harus menyetorkan deviden kepada negara.
"Boleh-tidak ruginya PLN ditutupi APBN. Kalau pemerintah berpikir seperti itu ya tidak apa-apa rugi," kata Kwik Kian Gie.
Ia mencontohkan, di Eropa Barat, perusahaan kereta api yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah seperti PLN selalu merugi. Namun pemerintah menyatakan kewajiban pemerintah adalah menyediakan transportasi yang terjangkau sehingga kerugiannya ditanggung bersama-sama.
"Masalahnya sekarang adalah mahalnya BBM dan cara berpikir pemerintah, mengapa minyak milik sendiri harus ditentukan oleh lembaga di New York," katanya.
Harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan, hingga saat ini masih berkisar pada 67-68 dolar AS per barel.
Sementara itu pemerintah dan DPR hanya menganggarkan subsidi listrik di APBN 2006 sebesar Rp15 triliun dan Rp2 triliun dianggarkan sebagai cadangan. Sementara kebutuhan PLN untuk produksi 2006 adalah sekitar Rp38 triliun.
Sebelumnya Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, kenaikan rata-rata TDL bisa mencapai sekitar 100 persen.
Hal tersebut dibantah oleh Staf Ahli Menko Perekonomian M. Ikhsan yang kemudian menyebutkan kenaikan rata-rata hanya berkisar 25 hingga 30 persen dengan prioritas kenaikan pada rumah tangga yang menggunakan daya listrik besar. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
