"Kami menyesalkan sikap partai-partai besar yang menafikan keragaman partai politik," kata Abdul Malik Haramain, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Tiga partai politik yang mengusulkan persyaratan "parliamentary threshold" atau ambang batas perolehan kursi di parlemen (DPR) pada angka 4-5 persen adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat.
Abdul Malik, menyesalkan sikap egois partai-partai politik besar karena menilai bisa membahayakan keberlangsungan demokrasi dam soliditas koalisi.
"Sikap partai politik besar dengan pendekatan parsial yang hanya menguntungkan partainya sendiri, adalah perilaku politik yang akan memberangus partai politik lain," tegasnya.
Menurut dia, cara komunikasi politik yang kaku ini tidak akan banyak membantu dalam mencari kesepakatan tentang persyaratan "parliamentary threshold".
Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009, kata dia, hendaknya bisa memahami bahwa fakta politiknya, pemerintahaan saat ini masih memerlukan sokongan dari partai lain.
Anggota Komisi II DPR RI ini meminta kepada Partai Demokrat dan Partai Golkar untuk membangun komunikasi politik yang lebih fleksibel dan tidak hanya memikirkan partainya sendiri.
"Sikap fleksibel ini penting agar lebih cepat menyelesaikan tarik-ulur penetapan besaran persyaratan "parliamentary threshold" pada pembahasan RUU Pemilu," kata Malik.
Pembahasan RUU Pemilu di DPR RI hingga saat ini masih terhambat pada penetapan besaran persyaratan "parliamentary threshold".
Sebanyak enam fraksi di DPR RI mengusulkan besaran "parliamentary threshold" pada angka 2,5-3 persen, serta tiga fraksi lainnya mengusulkan pada angka 4-5 persen.(*)
(T.R024/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
