Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Peduli Energi Indonesia mendesak para pemegang saham PT (Persero) Pertamina untuk mengagendakan pergantian direksi Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan datang dengan alasan karena Pertamina di bawah direksi saat ini kurang behasil.
Sekretaris Yayasan Peduli Energi Indonesia Hari Sohar, di Jakarta, Rabu, mengatakan desakan itu terkait dengan rencana RUPS Pertamina. Desakan serupa juga telah beberapa kali disampaikan Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (Espekape) dan Gabungan Aksi Penyelemat Aset bangsa (Gabang).
Hari Sohar mengatakan, berdasarkan telaah yang dlakukan pihaknya, kinerja direksi Pertamina kurang memenuhi harapan publik. Tidak semua direksi di Pertamina bekerja optimal sehingga kinerja direksi kurang sesuai dengan UU No.1/1995 tentang Perusahaan Terbatas (PT).
Kerjasama kolektif pada jajaran direksi Pertamina tidak terwujud. Salah satunya menyangkut ekspor-impor tak berfungsi optimal dan lebih ditangani oleh direktur utama. "Kalau kerjasama kolekif itu tidak bisa dilakukan, sulit mengharapkan kinerja perusahaan bisa membaik," katanya.
Hari Sohar yang juga mantan anggota Komisi VIII DPR RI (bidang energi) menilai, pergantian logo Pertamina juga langkah direksi yang mengundang kontroversi. Apalagi hal itu tidak merupakan rencana kerja perusahaan. Dengan menggantian logo, Pertamina harus kehilangan indentitas yang selama ini telah dikenal publik nasional maupun internasional.
Di sisi lain, pihaknya juga mengkhawatirkan terjadinya divestasi Pertamina seperti halnya dilakukan terhadap PT Indosat. Karena itu pihaknya mengingatkan pemerintah agar segera mengganti direksi Pertamina. "Kita mendesak, sudah semestinya pemerintah segera mengganti direksi Pertamina," katanya.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Espekape Binsar Effendi Hutabarat mengingatkan, Menneg BUMN Sugiharto dan Komisaris Utama Pertamina Martiono Hadianto untuk tidak melupakan surat yang pernah dikirim Espekape.
Espekape mengingatkan kembali agar RUPS mengagendakan pergantian logo yang dibuat tanpa tender dan tidak disampaikan dalam program kerja Pertamina. Dana Rp2,5 miliar untuk merancang logo dikeluarkan dari anggaran manajemen tanpa terlebih dahulu dianggarkan dalam anggaran Persero.
Mereka mendesak agar RUPS meminta pertangggungjawaban direksi mengenai pergantian logo Pertamina sekaligus mencabut pemberlakuan logo baru dan memberlakukan logo Pertamina sebelumnya.
Espekape mendesak agar RUPS mengagendakan pemberhentian direksi Pertamina dan mengangkat direksi baru yang memiliki nasionalisme tinggi agar Pertamina selalu konsisten menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, bukan dijadikan alat bagi penggiat neoliberalisme.
Binsar menyatakan, pihaknya juga pernah melayangkan surat kepada direksi dan para komisaris Pertamina mengenai pergantian logo. Pergantian itu merupakan tindakan menghapus sejarah Pertamina yang menggunakan logo kuda laut.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
