Kemudahan layanan dan kualitas jadi kunci jaminan kesehatan yang berkeadilan

Jakarta (ANTARA) – Pelayanan yang sesuai dengan standar kualitas yang efektif dan membuka kemudahan akses pelayanan merupakan tujuan akhir dari pencapaian cakupan kesehatan semesta yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih, dengan ditetapkannya target sebesar 98% sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2024, capaian tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kondisi keuangan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Dalam implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memastikan tercapainya cakupan kesehatan semesta yang berkeadilan melalui 6 fokus utama yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan di tahun 2022. Dalam implementasi tersebut, diperlukan adanya dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak untuk bersama-sama memastikan Program JKN-KIS yang berkelanjutan,” ungkap Ghufron saat menjadi pembicara dalam kegiatan Webinar Nasional Hukum Kesehatan ke-5 dengan tema Evaluasi 7 tahun Program JKN: Konsep, Strategi dan Tantangan, Sabtu (29/01).

Ghufron menjelaskan BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder melalui strategi rekrutmen peserta di seluruh segmen kepesertaan. Meski terdapat beberapa tantangan, dirinya berharap kepada seluruh stakeholder untuk mengedukasi kepada seluruh pihak untuk turut berpartisipasi dalam menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.

“Tentu komitmen fasilitas kesehatan juga harus didorong untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada peserta. Selain implementasi layanan digital, kami juga menciptakan inovasi bahwa BPJS Kesehatan bisa membayar sebagian biaya klaim sebelum diverifikasi dan besarannya tergantung pada kinerja rumah sakit. Ini dilakukan untuk menjaga kondisi keuangan rumah sakit dan memastikan peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan yang terbaik,” tambah Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut, Pengamat Asuransi Kesehatan Sosial, dr. Hasbullah Thabrany mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN-KIS merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia.

“Hingga saat ini, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang sama tentang Program JKN-KIS. Program ini merupakan jaminan sosial kesehatan yang berlandaskan prinsip gotong royong dalam memenuhi kesehatan masyarakatnya dan bukan bersifat komersil,” ujar Hasbullah.

Dengan begitu, Hasbullah menyebut diperlukan adanya terobosan baru dan upaya bersama untuk melakukan sosialisasi secara bertahap sehingga semua pihak menyadari apa yang akan dilakukan bersama demi mencapai cita-cita mulia terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan fasilitas kesehatan harus melakukan transformasi kesehatan. Apalagi dengan masih mewabahnya pandemi Covid-19, dirasa sangat tepat bagi seluruh pihak untuk melakukan transformasi kesehatan.

“Di era pandemi ini, isu kesehatan menjadi primadona. Kita semua percaya bahwa isu kesehatan juga akan berdampak kepada masalah ekonomi bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap untuk bersama-sama bersinergi untuk melakukan transformasi kesehatan di pelayanan primer dan rujukan serta melakukan transformasi dalam sistem ketahanan kesehatan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula sebagai penanggap, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), R. Heru Ariyadi, Presiden Direktur Rumah Sakit BUMN, dr. Fathema Djan Rachmat dan Ketua Umum Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) PB IDI, Poedjo Hartono.