Tokyo (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan kembali ke Jakarta, Kamis, setelah melakukan lawatan selama sembilan hari ke Belgia, Finlandia dan terakhir Jepang dengan misi utama meningkatkan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara yang dikunjungi.
Di Jepang, fokus utama pembicaraan dengan sejumlah pejabat pemerintah dan dengan pengusaha setempat adalah proses pembentukan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement-EPA) yang diharapkan sudah rampung akhir 2006, demikian laporan wartawan ANTARA yang mengikuti Wapres Kalla.
Kehadiran EPA diharapkan akan lebih membuka peluang pasar bagi komoditas dagang kedua negara dan juga mendorong investasi, terutama dari Jepang, dan memberikan jaminan bagi kedua negara untuk masuk menjadi bagian integral pembangunan ekonomi di kawasan Asia Timur.
Dalam naskah EPA diatur pemberian fasilitas daan liberalisasi investasi, selain kesepakatan bilateral lainnya yang akan mendorong terbukanya pasar bagi komoditas dagang kedua negara.
Perundingan putaran ketiga EPA dijadwalkan akan dilangsungkan di Jakarta, 9-14 Februari 2006.
Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Institusi Masalah Internasional Jepang (JIIA) dan Kadin Jepang (Keidanren) antara lain terungkap kekhawatiran Jepang bahwa Indonesia akan memutus kontrak-kontrak pasokan LNG, sehubungan dengan kebijakan baru pemerintah RI untuk lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
Wapres dalam kesempatan itu menepis kekhawatiran mereka dengan menjamin bahwa RI akan tetap menjaga komitmen yang telah dibuatnya, namun setelah kontrak-kontrak berakhir, tentunya Indonesia sebagai negara berdaulat akan memutuskan mana yang lebih penting, mengekspor atau memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sebaliknya, Indonesia di dalam bebagai pertemuan menagih janji Jepang yang disampaikan saat lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu untuk menaikkan nilai investasi dari l4 miliar dolar AS menjadi sekitar 30 miliar dolar dalam kurun waktu lima tahun ini.
Pihak Jepang, sebaliknya menyatakan bahwa hal itu juga sangat tergantung kesiapan Indonesia, terutama untuk mengurangi berbagai kendala dan menanggapi keluhan investor asing mengenai masalah keamananan, kepastian hukum dan ekonomi biaya tinggi akibat praktek-praktek korupsi dan pungli.
Delegasi Indonesia meyakinkan Jepang, misalnya untuk mendorong iklim usaha dan investasi dengan merevisi UU Tenaga Kerja, UU Penanaman Modal Asing dan Reformasi Pajak.
Selama lawatan di Jepang Wapres melakukan kunjungan kehormatan pada PM Jepang Junichiro Koizumi, Menlu Taro Aso, dengan para petinggi parlemen, pimpinan Kadin (Keidanren) Tsutome Takebe dan temu muka dengan sejumlah pimpinan perusahaan terkemuka Jepang, seperti Mitsui, Marubeni, Hitochu dan Toyota.
Selaku Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla juga bertemu dengan Sekjen partai yang berkuasa di Jepang (LDP) Tsutomu Takebe dan menandatangani naskah MOU Kerjasama antara LDP dan Jepang yang antara lain berisi program peningkatan profesionalisme kader serta tukar-menukar informasi untuk mendorong pembanguan eknomi, politik dan kesejahteraan sosial kedua bangsa.
Ikut dalam misi lawatan Wapres antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri P:erdagangan Marie Pangestu serta Ketua BKPM M. Lutfi.
Masalah Aceh
Selain masalah hubungan dagang dan invesatasi, selama lawatan ke Belgia dan Finlandia, Wapres di tengah lawatannya juga bertemu dengan tokoh-tokoh GAM untuk membahas proses perdamaian di Aceh berupa pelaksanaan butir-butir naskah kesepakatan Kesepakatan Damai yang telah ditandatangani antara wakil-wakil pemerintah RI dan GAM l5 Agustus 2005.
Dalam pertemuan dengan Komisi Tinggi Urusan LN dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana, disampaikan dukungan UE mengenai perpanjangan selama tiga bulan mandat Misi Monitoring Aceh (AMM) - misi non-militer yang beranggotakan personel dari negara-negara anggota UE dan ASEAN.
Wapres juga melakukan napak tilas bersama tokoh-tokoh GAM di Gedung Konigstadte Manor di luar kota Helsinki yang dijadikan tempat pertemuan-pertemuan antara wakil pemrintah RI dan GAM yang kemudian membuahkan kesepakatan damai.
Walaupun bekas pimpinan tertinggi GAM Hasan Tiro yang bermukim di Swedia tidak hadir karena sudah uzur dan sakit-sakitan, hal itu tidak mengurangi pentingnya acara tersebut. Pihak GAM diwakili oleh Malik Machmud, Zaini Abdullah dan Muzakir Malik, T. Lampoh dan Irwandi Yusuf.
Hadir pula adalam pertemuan itu tokoh yang menjadi fasilitator perundingan, yakni mantan Presiden Finlandia Martti Ahtissaari.
Ahtisaari melalui institusi yang didirikannya sendiri, Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) memfasilitasi pertemuan-pertemuan pihak RI dengan GAM, sehingga membuahkan Kesepakatan Damai setelah proses perdamaian sebelumnyan yang difasilitasi LSM dari Swiss, Henry Dunant Centre, terhenti pada Mei 2003 setelah sebelumnya sampai ke tahap penadatanganan Kesepakatan Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostilities).
Ditandatanganinya naskah Kesepakatan Damai iru menandai berakhinya konflik berdarah hampir 30 tahun yang menelan sekitar 10.000 jiwa di wilayah Naggroe Aceh Darussalam.
Semua pihak dalam jumpa pers yang disampaikan Jusuf Kalla, GAM maupun Ahtisaari merasa sangat puas atas proses damai yang sedang berlangsung di bawah payung Naskah Kesepakatan Damai tersebut.
Bahkan mengenai masalah-masalah krusial, seperti pembentukan partai lokal dan penyerahan daftar nama nama bekas anggota GAM, tokoh-tokoh GAM itu menilainya secara positif.
Dicontohkan pembentukan partai lokal, mereka bersedia membentuk koalisi dalam Pemilu maret mendatang karena sesuai butir ksepatan damai memang mereka baru bisa mendirikan partai l8 bulan setelah penandatangan MOU.
Mengenai daftar nama mantan anggota GAM, mereka bersedia menyampaikan secara bertahap sesuai dengan program sosialisasi yang sedang dilakukan pemerintah.
Di Brussels dalam pertemuan dengan Komisi Perdagangan Uni Eropa, Peter Mandelson juga disampaikan dukungan UE mengenai peningkatan hubungan dagang antara RI dan UE, sementara mengenai pasokan energi dari Indonesia akan dibahas dalam pertemuan puncak RI-UE September mendatang.
Wapres mengemukakan bahwa pihaknya dalam lawatan itu berupaya meyakinkan upaya serius yang dilakukan RI untruk menciptakan iklim yang baik bagi dunia usaha, termasuk investasi dan menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan baik mengenai masalah perundang-undangan maupun hal-hal yang sering dikeluhkan mereka, misalnya masalah pungli, ketidakpastian hukum dan maslah keamanan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
