"Tidak kerja salah, kerja pun dipermasalahkan. Padahal jelas, studi banding adalah hal yang dibutuhkan," kata Zita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut dia, studi banding dijamin hukum dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri.
"Formula E masih proses, tokoh-tokoh politik jaga stabilitas politik. Tunjukkan, Jakarta juga bisa buat 'event' sebagus Diriyah," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD DKI itu menyebut studi banding dilakukan bukan untuk hura-hura, namun hasilnya akan diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing baik di instansi pemerintah, pejabat publik, hingga anggota legislatif.
Baca juga: Wagub DKI: Studi banding Formula E ke Diriyah untuk belajar
Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu pun menambahkan tidak elok apabila mempermasalahkan studi banding itu.
"Panitia dan Jakpro masih bekerja, tidak elok kalau sudah dipermasalahkan. Kecuali, hasil studi bandingnya tidak jelas, 'outputnya' tidak ada, saya orang pertama yang akan kritik kalau itu terjadi," kata Politikus PAN di DKI itu.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik keberangkatan penyelenggara Formula E ke Diriyah, Arab Saudi yang menjadi pembuka untuk ajang balap mobil listrik musim pertama 2022.
"Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, berlebihan masih berangkat ke luar negeri hanya untuk membandingkan harga tiket penyelenggaraan Formula E di Arab Saudi," katanya.
Sebelumnya, panitia ajang balap Formula E Jakarta yang dari Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) melakukan studi banding ajang balap mobil listrik ke Diriyah, Arab Saudi.
Baca juga: Panitia Formula E studi banding ke Diriyah Arab Saudi
Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/1) mengatakan tim akan berada di Diriyah sekitar sepekan untuk melihat pelaksanaan Formula E mulai dari persiapan, pre-event, hingga pelaksanaan balapan.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2022
