"Stabilitas politik ini dibutuhkan oleh partai-partai politik agar mereka bisa dengan nyaman aktivitasnya terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan pada bulan Agustus ini," kata Firman.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk INDONESIA POLITICAL OUTLOOK: Proyeksi Demokrasi dan Dinamika Politik 2022 yang disiarkan di kanal YouTube Pusat Riset Politik-BRIN, dan dipantau dari Jakarta, Rabu.
Atas dasar kebutuhan berbagai partai politik, mereka akan cenderung menjaga stabilitas partai politik guna mengamankan manuver politik dari masing-masing pihak dalam rangka menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Situasi yang tidak stabil ini tidak diinginkan oleh kebanyakan elemen politik di Indonesia. Jadi, secara umum, kelihatannya politik Indonesia akan stabil," kata dia.
Akan tetapi, di tingkat akar rumput, situasi perpolitikan Indonesia akan diwarnai oleh situasi saling berbalas 'pantun' antara pihak yang pro dengan pemerintah, serta pihak yang kritis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Sayangnya isu-isu yang berkembang di kalangan mereka adalah masalah ujaran kebencian, toleransi, dan lain sebagainya," ucap Firman.
Secara umum, pada tahun 2022, menurut dia, Indonesia akan memiliki solid government atau pemerintahan yang kuat. Namun, situasi demokrasi akan cenderung stagnan.
"Memang demokrasi masih mendapat dukungan mayoritas. Beberapa riset menunjukkan itu. Namun, hubungan eksekutif dan legislatif tidak seimbang. Hanya 104 dari 575 anggota dewan yang memosisikan diri sebagai oposisi," katanya.
Kesenjangan tersebut cenderung mengakibatkan pemerintahan yang executive heavy atau kekuasaan didominasi oleh pihak eksekutif.
Oleh karena itu, dia berharap agar ke depannya fungsi checks and balances dapat berjalan dengan lebih baik dan sebagaimana mestinya.
Baca juga: DPR akan bahas aturan tata cara kampanye Pemilu di ruang digital
Baca juga: PKS belum putuskan sosok capres yang akan diusung
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
