Desakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supiannor MAP, menyikapi semakin luasnya pembudidayaan perkebunan karet dan fluktuatifnya harga getah di daerah.
"Saat ini sudah ribuan kebun karet di Kotabaru sudah mulai produksi dan siap produksi, namun kenyataannya hingga saat ini juga belum ada satupun pabrik pengolahannya," jelasnya Alpidri Rabu.
Pabrik yang dimaksudkan diantaranya adalah industri hilir atau ban yang menggunakan bahan baku getah, atau industri setengah jadi.
"Karena dengan tersedianya pabrik, maka setidaknya untuk penyediaan bahan baku akan menyerap karet hasil produksi petani lokal," tuturnya.
Dampak yang lebih luas lagi dengan berdirinya pabrik pengolahan karet juga akan menghasilkan nilai tambah bagi petani lokal, terciptanya kesemptan kerja, serta masuknya pendapatan asli daerah dari sektor pajak atau royalti.
Menurut kader Golkar tersebut, keinginn berdirinya sebuah pabrik pengolahan tersebut sangat bersinergi dengan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang selalu mengaloksikan dana untuk bantuan pengadaan bibit karet kepada kelompok tani di daerah.
Apabila program tersebut tidak diimbangi dengan keinginan untuk terbangunnya pabrik pengolahan, dikhawatirkan masyarakat akan berpikir bahwa program yang dilaksanakan pemerintah hanya setengah-setengah saja.
"Belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, dan pemerintah daerah masih belum peduli tehadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil," tegasnya.
Sementara itu, dalam kondisi normal harga karet mencapai Rp18 ribu per kilogram, namun dalam kondisi tertentu getah hasil karet petani lokal tersebut dihargai Rp2 ribu per kg.
Sebelumnya, Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, pada sebuah kesempatan mengatakan, investor asal Korea Selatan, berencana menanamkan modalnya di bidang perkebunan karet di Kotabaru.
Bupati mengaku telah bertemu dengan pengusaha asal Korea Selatan yang difasilitasi PT Inhutani II Stagen, Kotabaru.
Rencananya, lanjut dia, investor asal Korea tersebut akan bermitra dengan perusahaan PT Inhutani II dan masyarakat sekitar lokasi hak pengusahaan hutan (HPH) milik BUMN tersebut.
"Mungkin saja untuk lahan inti investor akan kerjasama dengan Inhutani II, sedangkan untuk lahan masyarakat bisa jadi dengan sistem plasma karet," terangnya. (ANT/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
