"Sekolah adalah jantung negara kami dan kami ingin mengurangi pembelajaran jarak jauh sebanyak mungkin," kata Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza dalam konferensi pers.
Perubahan utama yaitu memangkas masa karantina wajib, dari 10 hari menjadi lima hari, bagi siswa yang tidak divaksinasi dan memiliki kontak langsung dengan orang yang teruji positif COVID-19.
Sedangkan siswa yang divaksinasi tidak akan menjalani karantina, tetapi hanya diminta untuk melakukan "pengawasan diri", yang berarti menggunakan masker wajah FFP2 selama lima hari dan menjalani tes usap (swab). Aturan yang sama akan berlaku bagi siswa yang sembuh dari penyakit tersebut dalam kurun waktu 120 hari.
Kemudian membuat validitas yang disebut super green pass yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti bahwa pemegangnya telah divaksinasi atau sembuh dari COVID-19, menjadi tidak terbatas bagi orang-orang yang mendapatkan vaksin penguat (booster).
"Langkah yang kami ambil dimungkinkan oleh data epidemiologi terbaru, yang menggembirakan karena hingga pagi ini, sekitar 91 persen orang berusia di atas 12 tahun menerima setidaknya satu dosis vaksin," imbuhnya.
Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengatakan bahwa negara itu akan menuju fase pembukaan lebih lanjut dalam beberapa pekan ke depan, "jika konsisten dengan bukti ilmiah tentang situasi pandemi."
Sejumlah aturan baru itu akan diterapkan bagi siswa berusia 6 hingga 19 tahun di semua sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas mulai 7 Februari.
Dasar dari keputusan tentang sekolah itu adalah kemajuan bertahap dalam vaksinasi di antara anak-anak.
Hampir 30 persen anak-anak berusia 5-11 tahun, dan 84,5 persen dari mereka yang berusia 12-19 tahun, telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, kata Presiden Institut Kesehatan Nasional Silvio Brusaferro pada Jumat (28/1).
Pewarta: Xinhua
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2022
