“Misalnya melalui pemanfaatan bahan dan kearifan tradisional yang ramah lingkungan,” ujar Hilmar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Hilmar dalam webinar ReIShaping Policies for Creativity UNESCO. Dalam webinar yang menandai peluncuran publikasi UNESCO itu, Hilmar tampil sebagai pembicara, bersama dengan antara lain Menteri Kebudayaan Swedia, Organisasi Buruh Internasional, Dirjen Seni dan Industri Kreatif Peru.
Baca juga: Menko Airlangga dorong optimalisasi pertumbuhan industri kreatif RI
Baca juga: Ketangguhan jadi kunci keberhasian bisnis kreatif
Hilmar menjelaskan bagaimana Indonesia dapat menjadi negara yang maju sektor kreatifnya dan diterapkan di berbagai bidang. Ekonomi kreatif nampak lebih jelas bentuknya dengan didirikannya Badan Ekonomi Kreatif tahun 2014.
Ekonomi kreatif di Indonesia kini menjadi salah satu sektor penyumbang PDB yang tinggi, pada tahun 2019 sebesar 5,1 persen. Tiga sektor unggulan adalah fesyen, makanan-minuman, dan kerajinan.
Hilmar menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan yang memfasilitasi upaya pembuatan kebijakan dan mendorong pemerintah daerah untuk berkompetisi sehat memajukan ekonomi kreatif di daerahnya.
Selain pengalaman Indonesia dalam webinar disampaikan juga pengalaman Peru yang sudah 18 tahun menerapkan undang-undang untuk artis pertunjukan yang memberikan perlindungan hak ekonomi, hak kekayaan intelektual bagi artis.
Webinar itu diselenggarakan dalam rangkaian Pertemuan Komite Konvensi 2005, di mana Indonesia adalah negara pihak.
Dubes/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar menyatakan adopsi Konvensi 2005 berarti secara resmi mengakui ekspresi budaya kontemporer yang dihasilkan oleh seniman dan profesional budaya memiliki nilai budaya dan ekonomi. Konvensi 2005 adalah jantung ekonomi kreatif.
Baca juga: Airlangga: Era industri 4.0 butuh generasi muda kreatif dan adaptif
Baca juga: Adaptasi digital tantangan industri kreatif termasuk fesyen muslim
Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2022
