"Berdasarkan aturan, kedua jenis pilihan untuk surat suara itu dibenarkan. Penggunaan `micro text` juga bisa menjamin keaslian surat suara. Oleh karena itu, kami memilih menggunakan opsi yang lebih murah," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Sunadji di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, "micro text" yang ada di surat suara tidak akan dapat dilihat dengan mata secara langsung, namun harus menggunakan alat khusus.
Oleh karena itu, kata dia, penggunaan "micro text" sudah mampu menjadi penangkal terhadap kemungkinan terjadi pemalsuan surat suara untuk menguntungkan salah satu pihak dalam pemilihan kepala daerah.
Ketua KPU Kota Yogyakarta Nasrullah mengatakan pemanfaatan "micro text" tidak akan bisa ditiru, karena hanya ada satu orang yang mengetahui tandanya. "Saya sendiri sebagai ketua KPU tidak mengetahuinya," katanya.
Ia mengatakan jumlah surat suara yang akan dicetak didasarkan pada jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan pada 4-6 Agustus 2011 di tingkat panitia pemungutan suara (PPS), ditambah 2,5 persen sebagai cadangan.
"Kami yakin jumlah penambahan surat suara setelah adanya DPT tidak akan terlalu banyak, sehingga cadangan yang ada akan mencukupi," katanya.
KPU Kota Yogyakarta berencana membentuk 839 tempat pemungutan suarat (TPS), sudah termasuk satu TPS untuk Lembaga Pemasyarakatan.
Sekretaris KPU Kota Yogyakarta Gufron mengatakan telah ada pemenang tender untuk pengadaan surat suara, yaitu pengusaha asal Yogyakarta. "Begitu pula dengan formulirnya. Namun, untuk alat kelengkapan lainnya, dimenangkan pengusaha asal Semarang," katanya.
Ia mengatakan dana yang dianggarkan KPU Kota Yogyakarta untuk pengadaan surat suara adalah sebesar Rp158 juta, dan pengadaan barang kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) yang terdiri atas alat pencoblos, gembok, dan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp129 juta, serta pengadaan formulir sebesar Rp137juta.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto mengatakan faktor keamanan di perusahaan percetakan harus terjamin, karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu bernuansa politis. "Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya. (E013/M008/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
