Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, Putihsari menyatakan bahwa berbagai negara terus mengembangkan jenis vaksin saat ini sehingga bukan tidak mungkin ketersediaan vaksin halal akan makin terpenuhi.
"Pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin," ujarnya.
Sejumlah organisasi masyarakat hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk menggunakan vaksin halal dalam program vaksinasi booster atau dosis lanjutan. Hal ini mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan sudah tidak lagi dalam kondisi darurat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan terdapat lima jenis vaksin untuk vaksinasi booster, yakni CoronaVac atau Vaksin COVID-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan status halal untuk dua vaksin COVID-19, yakni Sinovac dan Zifivax.
Putihsari menjelaskan keberadaan Panja ini akan mengawasi vaksinasi dari hulu ke hilir agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target vaksinasi.
Menurut dia, program vaksinasi ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel dari hulu ke hilir. Hal ini penting untuk menghindari upaya penyalahgunaan dalam program penguatan imunitas tersebut.
"Dari mulai ketersediaan vaksin, lalu juga aspek keadilan sosial dari vaksin tersebut, kemudian juga bagaimana tata kelolanya. Ini 'kan harus transparan, harus akuntabel, dan jangan sampai vaksinasi ini terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan," kata Putihsari.
Baca juga: BPJPH segera terbitkan sertifikat halal vaksin Merah Putih
Baca juga: MUI: Proses sertifikasi halal Vaksin Merah Putih terbilang singkat
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Netty Prasetiyani mengatakan bahwa Panja belum melaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mitra kerja Komisi IX DPR serta para pihak terkait lainnya.
"Dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat selama ini, Panja akan fokus pada beberapa tema, seperti roadmap vaksinasi, jenis vaksin, vaksin dalam negeri, kedaluwarsa, hingga vaksin halal," kata Netty di Jakarta, Senin.
Menurut dia, yang terpenting dari tugas Panja adalah memastikan program vaksinasi berjalan dengan baik dan efektif memberikan pelindungan bagi rakyat.
Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
