"Kami juga minta dicermati soal permasalahan pupuk subsidi dalam hal pembudidayaan ikan," kata Muslim dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia menilai anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah cukup terbatas pada 2022, sehingga diharapkan tidak melakukan pencadangan anggaran atau automatic adjusment di program yang dinilai penting.
Mulsim juga menanyakan sejauh mana KKP menyiapkan data valid para pembudidayaan calon penerima penerima pupuk subisidi tersebut. "Kami minta agar KKP memproses usulan pupuk subisidi secara cermat," katanya.
Dia juga mengusulkan kepada Ditjen Budidaya KKP untuk dapat mempertimbangkan pengembangan indukan ikan kerapu selain di area Jawa Timur.
Ikan tersebut dinilai strategis bagi ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, namun biaya pengiriman bibitnya lebih mahal ketimbang harga bibit ikan akibat lokasi budi daya indukan yang tak tersebar.
Muslim turut mengapresiasi kinerja KKP yang salah satunya berkaitan dengan penindakan pencurian ikan oleh kapal asing.
Ia menilai KKP berhasil dalam melakukan penindakan dengan menangkap kapal-kapal tersebut.
Komisi IV DPR RI menyetujui usulan KKP mengenai automatic adjusment atau pencadangan anggaran pada 2022 sebesar Rp296,5 miliar dari total pagu anggaran Rp5,9 triliun.
Baca juga: Ketua Komisi IV DPR RI ingin anggaran KKP dapat ditambah
Baca juga: Anggota DPR harapkan penangkapan terukur jamin keadilan kuota ikan
Baca juga: KKP-DPR dorong keterlibatan warga lokal dalam tambak udang modern
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
