Farhan mengatakan pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital yang digagas Kominfo.
"Di beberapa daerah, kota besar sekalipun, seperti Bandung, inisiatif pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet menjadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan Program BAKTI Kominfo," kata Farhan di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Anggota DPR: Kasus kekerasan seksual momentum RUU TPKS segera disahkan
Anggota Komisi I itu meminta pemerintah pusat maupun pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan lancar.
Ia mencontohkan dirinya yang menjalin komunikasi antara Pemprov Jabar, termasuk dengan pemkab/pemkot di Jabar dengan stakeholder swasta dan Kominfo untuk membangun pendukung infrastruktur internet dan menguatkan suprastruktur dalam kerangka transformasi digital.
"Pada 20 Februari 2022, di Kabupaten Pangandaran dengan prakarsa kami, Gubernur Jabar akan meresmikan layanan access point internet hasil kerja sama dengan BAKTI Kominfo," ungkapnya.
Baca juga: Farhan sebut pidato Presiden cermin kepercayaan diri hadapi pandemi
Baca juga: Legislator: RUU PDP bukan menutup akses data melainkan mengelola
Saat disinggung sejumlah pemda yang membebankan biaya sewa tanah mahal untuk menggelar kabel telekomunikasi hingga melakukan ancaman, Farhan meminta pemda khususnya kabupaten dan kota melihat peluang transformasi digital nasional ini. Menurutnya, kunci transformasi digital adalah kolaborasi.
"Saya kira pemerintah daerah, khusus kabupaten dan kota harus lebih mendalami peluang-peluang penyerapan program Kominfo untuk optimalisasi akses internet di wilayahnya," katanya.
"Lagi pula harga tanah itu tidak akan berdampak ketika Satelit Satria 2 mulai berfungsi. Maka berikutnya, harga sewa tanah itu tinggal didorong sebagai penawaran kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang memang fokusnya pada profit," kata politisi Nasdem itu.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
