Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan kompensasi atau insentif bagi dunia usaha terkait rencana kenaikkan tarif dasar listrik (TDL) karena pemerintah sudah mempertimbangkan kenaikkan itu bebannya tidak terlalu berat bagi rumah tangga miskin dan industri.
"Mengenai istilah kompensasi terhadap dunia usaha, saya tidak suka menggunakan kata itu. Keputusan penyesuaian TDL telah mempertimbangkan beban masing-masing kategori," katanya seusai membuka rapat pimpinan nasional BPS di Jakarta, Rabu.
Dijelaskannya, pertimbangan melihat beban masing-masing kategori ditujukan untuk mengurangi beban yang dipikul golongan rumah tangga yang paling kecil pemakaian listriknya dan sektor industri.
"Kita mempertimbangkan itu dan bukan kompensasi," tegasnya.
Menko juga menyatakan bahwa rencana kenaikkan TDL itu akan dibicarakan langsung dengan Kadin sebagai perwakilan sektor usaha sehingga diharapkan rencana pemerintah ini dapat mereka mengerti.
"Komunikasi kita dengan mereka (Kadin) baik. Sekarang masalahnya adalah menyelamatkan APBN demi kepentingan semua orang," katanya.
Boediono menambahkan, rencana kenaikkan TDL sampai saat ini masih dalam proses penghitungan dan dilakukan dengan sangat intensif oleh beberapa menteri terkait.
Menurut dia, salah satu persyaraan yang harus dipenuhi sebelum menaikkan TDL adalah adanya audit BPK mengenai ongkos dalam biaya pengelolaan listrik itu.
"Dengan audit BPK ini, kita bisa mengetahui berapa biaya yang sebenarnya diperlukan PLN dalam memproduksi listrik terkait dengan subsidi yang diberikan pemerintah," katanya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
