Jakarta (ANTARA News) - Setelah rapat diskors untuk memberikan kesempatan konsolidasi bagi 10 fraksi, akhirnya semua fraksi sepakat Komisi I DPR RI tidak perlu mengundang kembali calon Panglima TNI untuk melanjutkan uji kepatutan dan kelayakan.
Dalam rapat internal yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga di gedung DPR, Kamis, fraksi PDIP yang merupakan satu-satunya fraksi yang dianggap mempunyai pandangan berbeda terhadap calon Panglima TNI, akhirnya juga berpendapat untuk tidak perlu mengundang kembali Djoko Suyanto dalam rapat hari kedua di Komisi I DPR terkait dengan persetujuan DPR atas usul Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai calon Panglima TNI.
Dalam kesempatan itu, Ade Nasution yang mewakili Fraksi Partai Bintang Reformasi mengatakan DPR perlu mendorong calon Panglima TNI setelah terpilih untuk memberikan prioritas pada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberantas korupsi di lingkungan TNI.
Ali Muchtar dari fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang sebelumnya ngotot untuk mengundang kembali calon Panglima TNI hadir di Komisi I akhirnya dengan pasrah mengikuti pendapat mayoritas untuk hanya meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi I DPR terhadap calon Panglima TNI dan tidak perlu menghadirkannya kembali.
"Kalau partai-partai besar sudah setuju tidak perlu menghadirkan calon panglima TNI, saya mau apalagi," katanya.
Namun, Ali Muchtar menambahkan, calon Panglima TNI harus benar-benar menjalankan komitmennya sebagaimana tercermin dalam pernyataan-pernyataannya di depan anggota Komisi I DPR dalam forum uji kepatutan dan kelayakan.
Dia menambahkan, ada dana triliunan di lembaga TNI dan berbagai persoalan besar yang harus ditangani dengan sungguh oleh calon Panglima TNI setelah dia terpilih menjadi Panglima TNI.
Ali Muchtar berharap, Marsekal Djoko Suyanto sadar tidak memanfaatkan posisinya untuk digunakan sebagai alat bagi penguasa sebagaimana Orde Baru memanfaatkan tentara untuk mempertahankan kekuasaan.(*)
(Foto: Marsekal TNI Djoko Suyanto)Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
