Jakarta (ANTARA News) - Rapat internal Komisi I DPR yang membahas hasil uji kelayakan dan kepatutan
(fit and proper test) akhirnya meloloskan Marsekal TNI Djoko Soeyanto sebagai Panglima TNI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, Fraksi PDIP bersikap netral dan mempersilahkan DPR untuk melanjutkan proses penetapan Djoko Soeyanto sebagai Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto.
Dengan sikap netral itu, dugaan sebelumnya bahwa PDIP akan menolak pencalonan Djoko Soeyanto tertepiskan. Fraksi PDIP juga tidak akan menghambat proses penetapan rekomendasi DPR dalam rapat paripurna DPR mendatang.
Meski secara bulat menyetujui pencalonan Djoko, namun Komisi I DPR menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan Djoko dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Catatan yang disampaikan Komisi I DPR itu juga akan dijadikan acuan dalam rapat-rapat kerja dengan Panglima TNI maupun dengan jajaran TNI lainnya.
Komisi I DPR meminta agar calon Panglima TNI tetap memperhatikan masalah-masalah HAM, baik yang terjadi pada masa yang lalu maupun yang akan datang.
Komisi I DPR meminta Panglima TNI melanjutkan reformasi TNI, agar menjadikan TNI profesional dan alat negara, bukan alat kekuasaan. Komisi meminta Panglima TNI berkomitmen dengan janji-janjinya sebagaimana yang dijanjikan dalam
fit and proper test.
Theo L. Sambuaga menjelaskan, setelah uji kelayakan dan kepatutan dituntaskan Komisi I DPR, pihaknya segera mengajukan rekomendasi tersebut ke rapat paripurna. Sebelum disampaikan dalam rapat paripurna, Badan Musyawarah (Bamus) DPR terlebih dahulu akan menetapkan jadwal rapat paripurna DPR. (*)
(Foto: Marsekal TNI Djoko Suyanto) COPYRIGHT © ANTARA 2006
