Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan total alokasi investasi pemerintah mencapai Rp183,44 triliun, yang meliputi pembiayaan investasi Rp182,31 triliun dan kewajiban penjaminan Rp1,13 triliun.

“Untuk below the line tahun ini kita akan mengalokasikan Rp183,44 triliun. Klaster yang akan menikmati adalah investasi bidang infrastruktur ini sangat signifikan,” kata Menkeu Sri Multani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.

Untuk pembiayaan investasi Rp182,31 triliun diberikan kepada klaster infrastruktur Rp86,41 triliun yakni SMF, Hutama Karya, PLN, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Adhi Karya, Waskita, Perumnas, LMAN, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca juga: Pemerintah alokasi Rp184,46 triliun pembiayaan investasi 2021

Pembiayaan investasi juga diberikan kepada klaster pendidikan Rp20 triliun yakni LPDP, klaster perlindungan masyarakat Rp3 triliun yaitu pooling Fund bencana, serta klaster kerja sama internasional Rp1,94 triliun kepada LDKPI, IsDB, IFAD, IDA, IFC, IBRD dan CGIF.

Sri Mulyani berharap dengan adanya investasi pemerintah maka tahun ini program-program prioritas nasional dapat benar-benar berjalan sehingga masyarakat terfasilitasi dengan baik.

Ia juga berharap BUMN dapat melakukan konsolidasi melalui investasi pemerintah ini sehingga kondisi neraca keuangan mereka menjadi lebih sehat.

“Kita berharap 2022 ini program-program prioritas nasional bisa berjalan dan BUMN bisa melakukan konsolidasi sehingga kondisi neraca keuangan mereka sehat,” tegas Menkeu Sri MUlyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Investasi pemerintah capai Rp695,6 triliun pada 2005-2021

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022