"Secara normatif sudah disebutkan, tetapi dalam pelaksanaannya ada hal yang kontradiktif, terutama dengan adanya upaya melemahkan KPK secara sistematis," kata politisi PDIP menanggapi pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono dalam Sidang Bersama DPD dan DPR, di DPR, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Presiden menyebutkan KPK harus diperkuat, tapi ada perbedaan yang dirasakan publik termasuk KPK sendiri, bahwa upaya pelemahan KPK memang ada.
"Saya temasuk orang yang menaruh harapan yang tinggi. KPK harus diperkuat sebab korupsi yang terjadi terhadap bangsa ini tidak bisa diselesaikan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yang apa adanya," katanya.
Menurut dia, pernyataan Presiden SBY tentang indeks transparansi mengalami kenaikan 0,8 persen bukan lah hal yang baru karena itu semata-mata di ukur yang dulu.
"Ketika menyinggung pemberantasan korupsi tidak pada jantungnya. Pada hatinya, tetapi semata-mata pada hasil survei yang diukur pada masa dulu. Saya yakin kalau kondisinya diukur saat kasus Nazaruddin yang begitu mengharu biru, maka akan ada hal-hal yang berbeda," kata mantan Sekjen DPP PDIP itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mememinta pemerintah terus melakukan pemberantasan korupsi secara berkesinambungan.
"Saya harapkan pemberantasan korupsi terus berkesinambungan dan makin gencar," kata Aburizal Bakrie.
Mantan Menko Kesra ini mengakui, saat ini masih banyak praktik korupsi di Indonesia.
Hal ini, kata dia, menjadi tantangan bagi pemerintah dan semua pihak untuk memberantas korupsi lebih gencdar lagi.
Ditanya bagaimana dampak dari banyaknya praktik korupsi terhadap dunia usaha, Aburizal Bakrie mengatakan, praktik korupsi membuat biaya produksi makin tinggi, sehingga menyebab daya saing produk Indonesia makin rendah.
"Kalau situasinya terus seperti ini akan mempersulit iklim dunia usaha," kata Aburizal.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidatonya antara lain menyatakan, tekadnya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
(ANTARA/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2011
