Padang (ANTARA News) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) disarankan bekerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik untuk konsumen agar bisa lebih efisien menjalankan produksinya.
"PLN harus merubah strategi bisnisnya dengan melakukan aliansi dan kolaborasi strategis dengan perusahaan swasta baik dalam maupun luar negeri dalam menghasilkan listrik yang akan dikonsumsi publik," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Padang, Syamsul Amar, di Padang, Jumat.
Menurut dia, selama ini PLN menjadi agen tunggal produksi listrik, sehingga segala hal hal dalam proses produksi dilakukan sendiri, padahal PLN bisa melakukan kolaborasi dengan swasta lain.
"Bisa saja nantinya perusahaan swasta yang menghasilkan listrik, namun PLN yang membelinya serta mendistribusikannya pada masyarakat, jadi tidak harus menjadi agen tunggal dalam memproduksi listrik," katanya.
Ia juga mengatakan PLN harus segera merestrukturisasi diri serta menerapkan good corporate government dalam manajemen perusahaannya.
"Salah satunya PLN harus lebih transparan dalam mengelola perusahaannya, sehingga apapun kebijakan yang terjadi dalam tubuh PLN dapat dipantau dan diketahui oleh publik secara gamblang," ujarnya.
Kebijakan tersebut dinilainya tidaklah terlalu berlebihan, karena di beberapa negara maju, perusahaan milik pemerintah juga telah melakukan hal yang sama terkait soal transparansi.
"Mereka (di luar negeri, red) selalu menyampaikan dengan jelas kepada publik soal kebijakan yang diambil pada perusahaanya di media massa," katanya.
Selain itu PLN, menurut dia harus lebih merampingkan struktur organisasinya karena dinilai terlalu gemuk.
"Hal tersebut, secara umum yang merugikan perusahaan penghasil listrik itu, karena harus mengeluarkan banyak dana untuk menggaji pegawai. Seharusnya sistem pengadaan pegawai harus diubah dengan lebih banyak menggunakan pegawai kontrak," ujarnya.
Ia mengatakan penggunaan pegawai dengan sistem kontrak dapat lebih produktif karena hanya digaji sesuai kebutuhan saja sehingga biaya produksi jauh lebih murah.
"Jadi setiap pegawai benar-benar harus menjalankan tugasnya sesuai yang seharusnya," ujarnya.
Ketika disinggung, tentang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) ia menilai hal tersebut wajar dilakukan agar pemerintah tidak terus-terusan memberikan subsidinya.
"Kenaikan ini mutlak dilakukan, karena PLN telah merugi setiap tahunnya," ujarnya.
Namun dia juga tidak memungkiri ada kalangan industri dan rumah tangga akan merasakan imbas yang cukup berarti dari kebijakan ini.
"Pemerintah harus melakukan berbagai strategi diantaranya melakukan kenaikan secara bertahap dan tetap melakukan subsidi silang bagi yang dinilai lebih membutuhkan," katanya.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
