"Komite Etik KPK jangan berwacana politik. Komite Etik dibentuk bertujuan untuk menguji ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan dan atau unsur KPK. Bukan malah mengerjakan hal diluar itu," kata Direktur Eksekutif Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati) Herbert Sitorus di Jakarta, Kamis.
Menurut Herbert, salah satu yang bukan menjadi pekerjaan Komite Etik KPK adalah adanya suatu hasil sadapan pada bulan Mei 2011. Namun, sadapan itu justru dibocorkan mereka kepada publlik sehingga menjadi sesuatu hal amat penting untuk dikerjakan Komite tersebut.
"Komite Etik tidak mempunyai kewenangan untuk mengerjakan hal seperti itu," katanya.
Herbert meminta Komite Etik KPK bisa mengungkap seluruh persoalan etika terhadap keterangan Nazaruddin tentang perilaku pimpinan dan atau unsur KPK yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan dengan cara bertemu petinggi parpol tertentu.
Menurutnya, penyimpangan tersebut diduga untuk tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. "Jika Komite Etik KPK tidak bisa menuntaskan hal itu, maka publik patut menduga KPK tebang pilih," demikian Herbert Sitorus.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
